SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu disebut-sebut sempat menutup kasus SKL BLBI dan kasus Century. Kabar itu segera disambut tudingan kalau KPK kalah dengan koruptor.

Penutupan dua kasus korupsi besar itu oleh KPK mengejutkan kalangan anggota dewan, yang sudah repot-repot membentuk hak angket BLBI dan pansus Century. Ada tudingan bahwa KPK itu tumpul untuk hal-hal yang besar tapi tajam ke yang kecil.

Dari kasus megakorupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) melalui Inpres yang diteken Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 2002, ada audit BPK yang menegaskan kerugian negara sebesar Rp138,4 triliun, atau 95,878 persen dari total dana BLBI yang dikucurkan pada posisi per tanggal 29 Januari 1999.

kupik

Terkait kasus Century yang terjadi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, 2004-2009, ada kerugian negara dari aspek Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (PFJP) sebesar Rp689 miliar, dan penetapan century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp6,762 triliun.

Untuk kasus SKL BLBI, alasan yang disampaikan KPK adalah bahwa mereka belum memiliki dua alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukannya penetapan tersangka.

Sedangkan untuk Kasus Century, KPK beralasan belum memiliki temuan bukti baru (novum) untuk dilanjutkan, pascavonis 15 tahun penjara bagi Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya.

Sumber-sumber Nasionalisme.net di internal KPK menyebutkan, belum tuntasnya beberapa kasus korupsi karena KPK masih mencari angka pasti kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi yang disangkakan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang ada di KPK menjadi salah satu penyebab lambannya penyelesaian kasus-kasus lama.

Baca Juga  Ini Alasan Partai Demokrat Mulai Kebakaran Jenggot terkait Korupsi e-KTP

megak

“Kalau kasus kasus bertahan lama di KPK karena sampai sekarang kita belum final merumuskan besaran kerugian negara dan juga kapasitas orang orang (penyidik dan penyelidik) yang sedang merangkap menangani kasus kasus,” demikian diungkapkan sumber Nasionalisme.net di KPK.

Contoh lain dari kasus yang masih jalan di tempat adalah tindak pidana korupsi atas pengadaan quay container crane di Pelindo II dengan tersangka mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino.

Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Desember 2015. Dia dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok, untuk mengadakan quay container crane. Total kerugian negara akibat perbuatan Lino pun belum terang secara pasti.

Guna mendapatkan hasil jumlah kerugian yang jelas, kabarnya tim penyidik KPK masih terus menggali segala keterangan dan mengkaji seluruh data yang berkaitan. Tidak hanya itu, timnya masih suka melakukan penyidikan sampai ke negeri asal quay container crane itu berasal dari China.