SHARE

JAKARTA — Pengawasan pada komoditas pangan kembali dikerjakan Komisi Pengawas Persaingan perebutan Usaha (KPPU). Kesempatan ini beras sebagai sorotan. Dibawah koordinasi Kapolri, KPPU bersama Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perdagangan mengadakan sidak di Karawang, Kamis (21/7) awal hari.

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menerangkan kalau sidak ini adalah sisi dari usaha menghindari eksploitasi customer oleh kemampuan pasar yang kuasai jejaring distribusi beras di Indonesia.

” KPPU serta Unit Pekerjaan (Satgas) Pangan yang di pimpin Polri memiliki komitmen penuh mengawal amanah ayah Presiden Joko Widodo untuk melindungi kestabilan harga pangan ” ungkap Syarkawi lewat tayangan pers.

Berkaitan industri beras, KPPU sudah lakukan melakukan pemetaan jejaring distribusi, pemetaan titik simpul distribusi dimana ada potensi persaingan perebutan usaha tidak sehat berlangsung dan sudah mengidentifikasi sebagian aktor usaha sebagai penguasanya.

Susunan industri beras relatif kompetitif di tingkat petani serta pengecer, namun relatif oligopoli di pusat-pusat distribusi (Midlemen). Perlindungan petani sudah dikerjakan Pemerintah, lewat penetapan harga basic pembelian gabah serta harga eceran teratas beras. Namun di hilir diserahkan pada mekanisme pasar, hingga penguasa jejaring distribusi leluasa mengeksploitasi customer lewat kenaikan harga.

Disparitas harga memberi deskripsi itu. Harga basic gabah petani untuk kering panen sekitaran Rp. 3. 700/kg serta gabah kering giling Rp, 4. 600/kg. Sesaat Harga pembelian beras petani diputuskan Rp 7. 300/Kg. Harga pasar riil sekarang ini ada di kisaran Rp 10. 500/Kg. Walau ada se jumlah aktor usaha yang jual di harga lebih tinggi. Cost produksi petani diprediksikan Rp 3. 150/Kg.

Dengan perkiraan produksi gabah 79, 6 juta ton atau 46, 5 juta ton beras, serta dengan memperhitungkan harga-harga terlebih dulu marjin (keuntungan) yang di nikmati petani (56 juta orang) Rp 65, 7 triliun. Sesaat marjin keuntungan penghubung petani dengan customer (middle men) menjangkau Rp 186 triliun. Keuntungan ini di nikmati oleh jumlah aktor usaha yang lebih kecil.

Baca Juga  Kapolri: Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah, Usai Sita 1.161 Ton Beras

“Tinggi nya disparitas harga ini sebagai problem, karna ada pedagang penghubung yang memperoleh keuntungan semakin besar serta membuat harga beras di tingkat pengecer juga tinggi, disamping itu ironisnya petani malah tidak bisa peroleh penambahan kesejahteraan” terang Syarkawi.

Oleh karenanya, satu diantara usaha yang juga akan kita kerjakan ke depan yaitu kurangi margin keuntungan di middle men (rantai pasok). Margin itu kita geser ke petani hingga harga pembelian beras petani dapat menjangkau sekitaran Rp. 7. 500 – Rp. 8. 000, -/kg serta Kami juga mensupport langkah pemerintah menerbitkan kebijakan penetapan harga teratas beras di tingkat customer akhir se besar Rp. 9. 000/kg. Penyusunan ini HET tertuang Dalam Ketentuan Menteri Perdagangan No. 47/M-DAG/PER/7/2017.

” Kebijakan penetapan harga referensi pembelian serta penjualan beras di hulu serta hilir ini bisa jadikan mekanisne kontrol pemerintah untuk kurangi disparitas harga di bagian petani, aktor usaha dalam jejaring distribusi beras, serta customer ” pungkas Syarkawi.

Keinginan Ayah Presiden Jokowi yaitu semuanya dapat tersenyum dari mulai petani, middle men (beberapa orang yang berada di rantai pasok), sampai ke customer.