SHARE

JAKARTA — Komisi Penentuan Umum (KPU) yang juga akan membiayai alat peraga serta sosialisasi penentuan umum juga akan kurangi beban yang dijamin calon kepala daerah sepanjang kampanye Pilkada 2018. Hal semacam ini diinginkan dapat turunkan aksi korupsi.

” Saya sangka memanglah ini bagus, saat cost alat peraga serta sosialisasi dibebankan pada KPU jika miliki korelasi dapat memurunkan trend tingkah laku korup politisi, ” ungkap Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago lewat pesan secara singkat pada Republika. co. id, Selasa (11/7).

Ia menerangkan, cost yang di habiskan untuk Pilkada begitu tinggi. Hingga, waktu KPU memikul cost kampanye dapat kurangi beban yang dijamin oleh calon kepala daerah. Itu dengan juga keinginan saat kelak dipilih, ia dapat konsentrasi serta tulus membuat daerahnya.

” Karna (yang dipilih) tidak tersandera utang atau tidak pikirkan balik modal cost kampanye, ” tutur Pangi.

Pangi menyebutkan, dengan dibebankannya pembuatan alat peraga ke KPUD, terang juga akan jadi beban untuk daerah. Tetapi, bila lalu itu dibebankan ke biaya APBD, sekurang-kurangnya bisa menolong negara.

” Untuk 171 daerah yang juga akan mengadakan hajatan demokrasi besar Pilkada itu menggunakan (dana) kurang lebih Rp 14 triliun, ” ungkap Pangi. Meskipun demikian, Pangi memberikan, semestinya APBD difokuskan pada biaya kesejahteraan rakyat, bukanlah habis tersedot untuk penyelenggaraan pemilu.

Baca Juga  Lewat Hak Angket, DPR dan KPK Bisa Saling Menguatkan, Bukan Jadi Pelemahan