SHARE

Kronologi Kasus Freeport

Kongkalikong antara Menteri ESDM dan Petinggi Freeport untuk memperpanjang kontrak karya sebelum waktunya, jelas melanggar hukum. Di balik aksi tersebut negara akan berpotensi dirugikan dalam jumlah yang sangat besar, 3,3 triliun dari eksport konsentrat Freeport yang dilarang menurut UU no. 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Bagaimana lika-liku Sudirman Said (Menteri ESDM) dan Maroef Syamsudin (Presdir Freeport) untuk menggoreng kasus ini hingga luput dari aksi media? Sebaliknya, kini mereka mencoba untuk menimpakan masalah kepada Setya Novanto.

Begini kronologis.

6 APRIL 2015   : Pertemuan pertama Presdir Freeport Indonesia Marsda TNI (Purn) Maroef Syamsuddin dengan Ketua DPR RI Setya Novanto, di lantai 3 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan.

13 MEI 2015      :Pertemuan kedua Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin dengan Ketua DPR Setya Novanto, di lantai 21 Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Sudirman.

8 JUNI 2015       :Pertemuan ketiga Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin dengan Ketua DPR Setya Novanto, didampingi pengusaha Mohammad Riza Chalid, di hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Sudirman.

17 JUNI 2015     :Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan memo kepada Presiden Joko Widodo agar tidak melakukan pembahasan tentang perpanjangan kontrak karya Freeport sebelum 2019.

2 JULI 2015        :CEO Freeport McMoran Inc yang juga Preskom PT Freeport Indonesia James ‘Jim Bob’ Moffet bersama Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin dengan didampingi Menteri ESDM Sudirman Said menemui Presiden Jokowi di Istana. Mereka meminta kepada presiden untuk memulai pembahasan tentang perpanjangan kontrak karya PT FI. Presiden menolak.

9 JULI 2015               : Melalui suratnya yang ditandatangani oleh Maroef Syamsuddin selaku Presdir, PT Freeport Indonesia (PT FI) kembali mengajukan permohonan perpanjangan operasi.

5 AGUSTUS 2015      : Bambang Gatot Aryono, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) kementerian ESDM, memberikan surat teguran kepada Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin karena keengganan PT FI dalam rencana perubahan amandemen untuk tatakelola ekspor minerba dan konsentrat. PT FI tidak kooperatif, termasuk dengan mengabaikan UU Minerba nomor 4 tahun 2009.

11 SEPTEMBER 2015: Menteri ESDM Sudirman Said membalas surat PT FI bertanggal 5 Agustus 2015. Melalui surat bernomor 6665/05/MEM/2015 bertanggal 11 September 2015, Sudirman Said menyatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan perpanjangan izin operasi PT FI dan menyambut baik investasi PT FI.

7 OKTOBER 2015   :Korespondensi antara PT FI dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Surat PT FI dikirim oleh James R Moffet selaku Preskom. Menteri ESDM Sudirman Said langsung membalasnya hari itu juga. Intinya, Sudirman Said memberi sinyal positif bahwa kontrak karya Freeport akan diperpanjang.

8 NOVEMBER 2015  : Menteri ESDM Sudirman Said berbicara ke media tentang adanya petinggi DPR yang mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham Freeport. Petinggi DPR tersebut adalah Setya Novanto. Sudirman Said mengaku memiliki transkip rekaman dari pembicaraan antara Presdir Freeport Maroef Syamsuddin, Ketua DPR, dan pengusaha perminyakan Riza Chalid.

16 NOVEMBER 2015: Sudirman Said disertai Said Didu, staf khususnya, melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan membawa transkip dan bukti rekaman sepanjang hampir 12 menit. Sudirman Said secara resmi mengadukan Ketua DPR Setya Novanto karena melanggar etik.

20 NOVEMBER 2015 : Para petinggi partai Koalisi Merah Putih (KMP) bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Sentul. KMP Solid mendukung Setya Novanto.

21 NOVEMBER 2015 : Ketua Umum Partai Golkar Ir.Aburizal Bakrie memprihatinkan pemberitaan sebagian media yang habis-habisan menyerang Setya Novanto. Ketua DPR itu disebut ARB sudah menjalani ‘trial by the press’ yang luar biasa.

Ketum Partai Golkar berharap media membuat pemberitaan yang berimbang.

Aburizal Bakrie juga menyatakan, Partai Golkar mendukung penuh Setya Novanto. Partai Golkar berharap sidang MKD yang memeriksa kasus ini benar-benar berjalan efektif, profesional, dan baik. Kata ARB, kalau Setya Novanto benar, jangan disalah-salahkan. Kalau ia salah, jangan dibenar-benarkan.

22 NOVEMBER 2015 : Presiden Joko Widodo masih santai menyikapi kasus Freeport yang bermula dari tudingan pelanggaran etik terhadap ketua DPR Setya Novanto. Jokowi ikut-ikutan mempopulerkan pelesetan “Papah minta saham”.

23 NOVEMBER 2015  : Komisi VII DPR RI  gagal menghadirkan Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin dalam rapat kerja yang sedianya membahas proses renegosiasi dan pelaksanaan pembangunan smelter PT. Freeport.

24 NOVEMBER 2015 : Mantan Direktur Jendreal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Simon Sembiring  menyarankan agar MKD tidak hanya fokus pada Setya Novanto. Pemeriksaan terhadap PT Freeport Indonesia menurutnya perlu dilakukan.

Sebagai mantan pejabat yang membawahi perusahaan tambang, Simon mengatakan Freeport tidak bersih 100 persen dari kasus pencatutan nama presiden dan wakilnya itu. Alasannya, aneh kalau pertemuan sudah terjalin sampai tiga kali tetapi tidak memiliki maksud tertentu. Bisa saja mereka mencari jalan melalui DPR.

25 NOVEMBER 2015  :Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan, kejaksaan agung bisa mengambil-alih kasus ‘papahmintasaham’ ini karena ada dugaan permufakatan jahat melakukan korupsi secara bersama-sama.

26 NOVEMBER 2015  :Kapolri Badrodin Haiti mengatakan, Mabes Polri masih mendalami adanya dugaan permufakatan melakukan tindak pidana korupsi pada kasus pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto tersebut.

2 DESEMBER 2015    : Menteri ESDM Sudirman Said menjalani pemeriksaaan di MKD sebagai pengadu. Sidang terbuka MKD ini berlangsung hampir delapan jam.

Menjawab pertanyaan, Sudirman Said menjelaskan bahwa bukan Setya Novanto yang lebih dulu bicara soal permintaan saham Freeport dalam pertemuan 8 Juni 2015 dengan Presdir Freeport Maroef Syamsuddin dan pengusaha Riza Chalid.

“Saya juga tidak pernah menyatakan bahwa ketua DPR mencatut nama presiden dan wakil presiden,” jelas Sudirman Said.

2 DESEMBER 2015     :Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin menjalani pemeriksaan di gedung bundar kejaksaan agung. Kepada pihak kejaksaan ini Maroef menyerahkan barang bukti yang dipakainya untuk merekam percakapannya dengan Setya Novanto dan Riza Chalid pada pertemuan 8 Juni 2015 itu.

2 DESEMBER 2015   :Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut kejaksaan agung sudah bermain api dengan pergerakan aktifnya menindaklanjuti kasus Setya Novanto. Menurut Fahri Hamzah, kejaksaan agung sudah mempolitisasi kasus ini. Jaksa Agung HM.Prasetyo adalah kader Partai Nasdem.

3 DESEMBER 2015 : Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan pergerakan kejaksaan agung. Fadli Zon mengkhawatirkan adanya rekayasa dan konspirasi untuk menjatuhkan Setya Novanto.

4 DESEMBER 2015 : Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Presiden Jokowi sudah bersikap tegas dan keras, tetapi ada saja orang-orang di lingkaran istana yang tidak takut kepada presiden.

4 DESEMBER 2015 : “Waspadalah Infiltran. Kalau zaman dulu kita ditipu (soal freeport) masak sekarang ditipu juga….” tulis Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di akun twitternya.

“Kalau Freeport McMoran sahamnya jatuh gara2 izin tambang gak keluar dia rugi… Caranya supaya gak rugi ya minta perpanjangan dan kepastian… Maka lobby lah sang CEO kesana kemari…itu tugas CEO… Akhirnya SS keluarkan 2 hal: 1. Izin eksport konsentrat meski langgar UU Munerba. 2. Isyarat Perpanjangan.”

“Ternyata #PapaMintaSaham bohong…gak ada..yg ada #PamanSamMintaPerpanjangan,” lanjut Fahri.

7 DESEMBER 2015      : Ketua DPR Setya Novanto menghadiri sidang MKD sebagai teradu atau terlapor. Sidang berlangsung tertutup, sesuai dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang jelas menyebutkan sidang MKD berlangsung tertutup.

 

Setya Novanto menyampaikan pembelaannya. Ia menyatakan, tidak dapat menyampaikan keterangan apa pun terkait permasalahan yang tengah ramai diperbincangkan. Karena, ia tidak bisa menerima alat bukti dari pelapor dan saksi yang disebutnya sudah melakukan sesuatu yang tidak semestinya.

Ketua DPR juga menyatakan bahwa mestinya MKD tidak menerima alat bukti yang diserahkan pengadu dan saksi karena sifatnya ilegal dan belum diverifikasi.

7 DESEMBER 2015    : Presiden Jokowi menyatakan, siapa pun tidak boleh membawa-bawa negara untuk keuntungan pribadinya.

8 DESEMBER 2015 :Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah mengatakan seusai memeriksa bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, pihak kejaksaan agung menemukan bukti baru.

“Ada bukti lain selain rekaman. Tapi buktinya bukan berupa foto atau video,” kata Arminsyah.

11 DESEMBER 2015 : Ketua DPR Setya Novanto secara resmi melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri.  Setya Novanto melaporkan Sudirman Said terkait pencemaran nama baik, dugaan fitnah, dan pelanggaran ITE.

11 DESEMBER 2015 : Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di kantornya. Disamping membagikan deskripsi dari sikapnya tentang kasus Freeport, Luhut Binsar Pandjaitan juga membebaskan wartawan untuk bertanya. “Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Saya akan lawan siapa pun yang menyudutkan nama saya,” tegas Luhut Binsar Pandjaitan.

12 DESEMBER 2015 : Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan selama ini Indonesia sedang ‘dikadali’ oleh Freeport.

“Kita anak bangsa sudah dikadali oleh Freeport, mereka hampir ambruk di Kuba dan ternyata nemu gunung emas di Papua dan malah selamat, kini mereka jadi kaya raya,” ujar Yandri dalam sebuah diskusi di wilayah Cikini, Jakarta.

Akibat hal tersebut, Yandri mengibaratkan rakyat Indonesia yang kaya raya harus kelaparan dan mati di lumbung padi lantaran tidak mendapat hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya.

 

Perhatian publik yang ada saat ini tentang kontrak karya PT Freeport harus dijadikan momentum untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih baik. Jika akan diperpanjang, harus ada syarat yang dipenuhi oleh Freeport yang hasilnya menguntungkan Indonesia.

“Isu sekarang ini sangat bagus, jadi perhatian publik, jadikan momentum bersatu, itu kekayaan kita, rakyat, penguasa, politisi, kita jadikan untuk ambil alih Freeport sebagai sumber kekayaan kita.”..@@@