SHARE

Rekaman illegal yang dilakukan Maroef Syamsuidn dalam pertemuannya dengan Setya Novanto pada 8 Juni 2015 di suatu tempat, sudah beredar. Namun sayang rekaman yang bisa diunggah di berbagai media digital atau internet itu tidak jelas. Hanya terdengar sayup-sayup pada beberapa bagian.

Proses pengambilan rekaman yang tidak memenuhi standard dan dilakukan dengan alat perekam yang minim tersebut, akhirnya hanya menjadi bahan fitnah yang keji. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), maka rekaman yang dijadikan sebagai alat bukti pendukung bagi Sudirman Said, Menteri ESDm melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), tidak memenuhi syarat.

Memang dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. (Sitompul, 2012)

Memang email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Namun harus diingat, rekaman yang dilakukan secara illegal itu juga tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai barang bukti yang bisa digunakan dalam proses persidangan. Materinya tidak bisa dicerna dan dikenali dengan baik siapa saja yang berbicara di situ.

Menurut UU no 36 tahun 1999 tentang Teleomunikasi. Pasal 40 menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.”
Penjelasan Pasal 40 menyatakan “…pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”. Melalui Pasal 40, UU Telekomunikasi juga menegaskan bahwa penyadapan pada prinsipnya dilarang. Kalaupun dilakukan, harus dengan syarat yang ketat.

UU Telekomunikasi mengatakan Pasal 42 ayat (2) yang memperkenankan penyadapan dengan syarat atas permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan penyidik. Selain itu agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum, maka UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Dalam rekaman illegal tersebut, jelas syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi. Suara-suara yang tidak jelas atau noises serta kualitas rekaman yang buruk tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Termasuk dalam persidangan di MKD.