SHARE

Kita patut memberi apresiasi kepada teman-teman di Mahkamah Kehormatan Dewan yang pada Rabu (2/12/2015) dan Kamis (3/12/2015) sudah berhasil mendatangkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir Freeport Maroef Syamsuddin. Keduanya sudah diminta keterangan selama hampir 20 jam, masing-masing sembilan jam dari Sudirman Said dan 11 jam dari Maroef Syamsuddin.

Sudirman Said menghadiri persidangan MKD dalam kapasitasnya sebagai pengadu. Maroef Syamsuddin disebut sebagai saksi. MKD sendiri adalah perwakilan dari 10 fraksi di DPR, yang mestinya figur-figur yang memahami aspek hukum, etika, dan secara umum mendalami faktor-faktor keteladanan dari seorang anak manusia.

Dalam konteks itu, MKD sepatutnya tak bisa memberikan rekomendasi sanksi atau hukuman kepada figur yang diadukan seandainya mungkin ditemukan berbagai kejanggalan atau keanehan dari tuduhan yang diindikasikan. Apalagi, tuduhan didasarkan dari sebuah percakapan yang dapat dikagorikan dilakukan secara sambil lalu, dan dari hasil rekaman yang legalitasnya tidak sah secara hukum.

Rekaman yang belum diverifikasi itu adalah ilegal, karena dilakukan secara diam-diam sementara Maroef Syamsuddin tidak termasuk orang yang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan penjebakan seperti itu. Jelas kalau sejak awal Maroef Syamsuddin sudah menjadi ‘bad guy’ atau layak dipersalahkan sebagai orang yang mau mengadu-domba.

MKD sudah memastikan bahwa mereka akan menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto pada persidangan berikutnya, tepatnya Senin (7/12) mendatang. Kita yakini, figur-figur ‘Yang Mulia’ di MKD akan secara riil menempatkan ketua DPR dalam kapasitasnya sebagai orang yang dituduhkan. Bukan orang yang sudah dianggap bersalah.

Dari pemberitaan gencar kasus dugaan pelanggaran etika ini sosok Setya Novanto sudah dianggap sebagai figur terzolimi. Ada tekanan atau ‘pressure’ dari media yang begitu besar, sehingga seolah-seolah sudah menempatkan sosok terhormat ini sebagai musuh masyarakat nomor satu. Tidak mengherankan jika’ trial by the press’ itu pun disesalkan oleh Aburizal Bakrie. Ketua Umum Partai Golkar itu menyesalkan adanya ‘penghakiman’ dari pers.

“Pak Setya Novanto sudah menjadi korban dari trial by the press,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar beberapa waktu lalu. “Kalau dia tidak bersalah ya jangan disalahkan, sebaliknya kalau memang salah ya jangan dibenarkan,” ujar Aburizal Bakrie bersikap fair. Dia menegaskan, secara umum apa yang diperdengarkan dari hasil sadapan Maroef Syamsyuddin adalah obrolan atau omongan seperti yang biasa dilakukan di warung kopi. “Kalau obrolan di warung kopi khan seperti itu, banyak nama yang disebut atau kesebut-sebut.”

Pendapat senada juga disampaikan sejumlah tokoh penting lainnya, tak terkecuali Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta dua wakil ketua DPR, Fachri Hamzah dan Fadli Zon. Mereka berpendapat, biarlah masalah ini diselesaikan oleh MKD, sebagai alat kelengkapan dewan yang memang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.

MKD harus mandiri! MKD harus terlepas dari adanya tekanan atau intervensi tertentu! Itulah yang kini disuarakan oleh masyarakat luas. Publik tidak bodoh untuk dicecoki oleh penyampaian keterangan yang berbelit-belit dari Sudirman Said atau opini yang coba dibentuk oleh Maroef Syamsuddin bahwa dia menjunjung tinggi integritas dan kecintaan pada negara, sehingga dia merasa harus melakukan perekaman dari pertemuannya dengan ketua DPR pada 8 Juni 2015 itu.

Justru Maroef Syamsuddin yang harus dianggap sebagai musuh negara, sebab apa yang dilakukan dan disampaikannya di sidang MKD lebih besar untuk kepentingan Freeport. Oleh karena itu dia pandai memancing-mancing percakapan, sehingga melebar ke mana-mana. Maroef Syamsuddin berhasil membuktikan kehebatannya sebagai perwira intelijen.

Di tengah keprihatinan masyarakat luas atas tekanan besar dari media kepada ketua DPR Setya Novanto, yang coba terus ditempatkan sebagai musuh, masyarakat juga mempertanyakan langkah Maroef Syamsuddin yang dengan jemawanya mendatangi gedung bundar kejaksaan agung selewat tengah malam seusai pemeriksaan marathonnya di MKD. Peristiwa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Di Indonesia, mana ada orang yang mau diminta atau diperiksa terus menerus, dengan kemungkinan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama? Hal seperti ini hanya ditemui dalam film-film thriller atau action Hollywood. Misalnya gaya interogasi CIA, FBI atau intelijen asing lainnya.

Mereka menjatuhkan mental lawan melalui interogasi yang panjang dan dilakukan oleh agen yang berbeda-beda. Tetapi, hal itu biasanya dilakukan terhadap orang yang kategori kesalahannya sudah “A-1”, jadi mereka perlu mengorek atau memperoleh apa yang diketahuinya. Maroef Syamsuddin tidak diperlakukan sebagai orang yang bersalah.

Kuat dugaan adanya konspirasi yang dilakukan oleh Maroef Syamsuddin dengan pihak kejaksaaan agung. Layak dipertanyakan kemungkinan adanya orang kuat lain yang terlibat, di luar Jaksa Agung H.M Prasetyo. Pertanyaan menarik, apakah Maroef Syamsuddin tiba-tiba dijadikan semacam ‘justice collaborator’ karena kerjasamanya dengan kejakgung tersebut?

Cawe-cawe yang dilakukan pihak kejaksaan agung dalam kasus dugaan pelanggaran etik ketua DPR ini sudah melebar sangat jauh. Jaksa Agung HM.Prasetyo sudah mengeluarkan pernyataan bahwa rekaman yang dilakukan Maroef Syamsuddin adalah otentik dan sifatnya legal. Jelas, dalam hal ini Prasetyo seperti mengajarkan MKD. Prasetyo juga sudah berpendapat bahwa mereka yang terlibat dalam percakapan tersebut bisa menjadi tersangka.

Ini berarti pihak kejaksaan agung sudah melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang berada dalam pertemuan pada 8 Juni 2015 tersebut. Apa yang dilakukan kejaksaan agung berpotensi meruntuhkan kewibawaan hukum. Para ahli hukum pakar pidana sejak awal menyatakan bahwa perekaman yang dilakukan secara ilegal itu tidak bisa dijadikan bukti hukum.

Sungguh layak karenanya jika seruan ‘lawaan kriminalisasi kejaksaan agung’ ini mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat luas.