SHARE

Keluarnya Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administrasi Pemimpin serta Anggota DPRD jadi angin fresh untuk anggota DPRD di semua Indonesia, tidak kecuali anggota DPRD DKI Jakarta.

PP itu mengatur masalah kenaikan tunjangan anggota DPRD. Untuk mengaplikasikan PP tersebut di Jakarta, Pemprov DKI serta DPRD DKI mesti keluarkan ketentuan daerah kurun waktu 3 bln. sesudah PP keluar.

Mengenai PP itu keluar pada 2 Juni 2017. Berarti, perda mesti disahkan sebelumnya 2 September 2017.

Saat yang mepet itu membuat raperda ini masuk dalam kelompok menekan hingga dapat dibicarakan walau tidak masuk dalam Prolegda 2017.

Mulai sejak tempo hari, Tubuh Pembentukan Ketentuan Daerah DPRD DKI Jakarta lakukan rapat untuk memastikan jalur kajian raperda ini.

Ada dua jalur dalam kajian raperda, yakni lewat gagasan eksekutif serta gagasan legislatif. Ketidaksamaannya terdapat pada panjangnya sistem dari mengajukan raperda sampai pengesahan.

Dalam rapat bamus minggu lantas, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik bersikeras untuk jadikan ini jadi raperda gagasan eksekutif.

” Ini bila jadi saran Dewan memerlukan 7 kali paripurna, namun bila jadi saran eksekutif cuma 4 kali paripurna, ” tutur Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (7/7/2017).

Masalahnya, surat yang diserahkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi masih tetap tertahan di meja Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Djarot semestinya keluarkan disposisi supaya surat itu dapat selekasnya dilakukan tindakan. Taufik juga memohon pihak eksekutif serius untuk menindaklanjuti saran DPRD DKI itu.

” Eksekutif janganlah ingin menang banyak sendiri. Giliran kebutuhan kita tidak ingin bergerak. Giliran kebutuhan dia saja, ” tutur Taufik.

Pada Senin (10/7/2017), anggota Dewan kembali mengadakan rapat untuk mengulas gagasan pengaturan raperda ini. Dalam rapat itu, ditetapkan untuk jadikan raperda ini jadi gagasan legislatif.

” Karna kami ketahui pekerjaan eksekutif sangatlah banyak, ” tutur Wakil Ketua Tubuh Pembentukan Ketentuan Daerah (Bapem Perda) DPRD DKI Merry Hotma.

Setelah itu, Bapem Perda juga akan lakukan studi banding ke Yogyakarta minggu ini. Hal semacam ini karna Yogyakarta telah semakin maju dalam kajian raperda sama.

” Gagasannya kami hari Kamis rapat dahulu, sorenya kami baru pergi, ” tutur dia.

Naik Rp 10 juta

Raperda yang tengah direncanakan ini juga akan menyebabkan kenaikan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD. Merry menyebutkan, nominalnya diserahkan pada eksekutif jadi pemegang biaya.

” Bukanlah kami yang usulkan, itu eksekutif. Kami tidaklah sampai ke angka. Eksekutif dapatnya bagaimana. Umpamanya naik 3 kali lipat, mampu tidak eksekutif? Bila mampu ya silahkan, ” tutur Merry.

Disamping itu, pihak eksekutif dari Kesekretariatan Dewan mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta dapat terima Rp 80 juta per bln. bila tunjangan mereka naik.

” (Sekarang ini) per bln. sekitaran Rp 70 (juta) -an, ” kata Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi didapati di Lebak Bulus, Senin.

Yuliadi menyebutkan, kenaikan tunjangan itu sekitaran 20 % dari pendapatan sekarang ini.

Bila dirinci, keseluruhan Rp 70 juta adalah keseluruhan dari beberapa macam pos tunjangan, yaitu uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan beda, tunjangan komunikasi intensif, serta tunjangan reses.

Kenaikan tunjangan itu tetaplah berpatok pada uang representasi yang besarnya sama juga dengan upah gubernur yaitu Rp 3. 000. 000.

Ketua DPRD memperoleh Rp 3. 000. 000, wakil ketua memperoleh Rp 2. 400. 000, serta anggota memperoleh Rp 2. 250. 000.

” Nah ini mendatang ada uang tunjangan reses. Tunjangan reses itu 7 kali uang representasi, ” kata Yuliadi.

Uang reses itu cuma dapat di terima bila anggota dewan ikuti reses yang jadwalnya telah diputuskan yaitu 3x satu tahun.

Dalam mengambil keputusan kenaikan lewat perda kelak, juga akan di ambil kenaikan untuk grup daerah dengan keuangan tinggi.

” Di PP kan maksimum lima kali tunjangan yang saat ini. Kita gunakan kriterianya daerah intestitas tinggi. Tinggi bermakna tujuh kali uang representasi, ” kata Yuliadi.

Keinginan lebih produktif

Disamping itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sepakat juga akan gagasan pengaturan raperda untuk menaikan tunjangan anggota DPRD DKI.

Saefullah mengharapkan, kenaikan tunjangan ini juga akan membuat anggota Dewan bekerja lebih produktif.

” Saya pribadi karenanya kebijakan nasional ya saya mensupport, agar kemampuan DPRD lebih maksimum, lebih produktif, dapat datang lebih awal serta pulang lebih malam sekali lagi, ” tutur Saefullah.

Ia lalu menyinggung sebagian dokumen yang telah di kirim ke DPRD DKI, namun belum juga dibicarakan, seperti draf Kebijakan Umum Biaya Plafon Priortas Biaya Sesaat (KUA-PPAS) 2018.

” Kami telah kirim KUA-PPAS belum juga dibicarakan, minggu ke-3 ini kami ingin lempar sekali lagi nih APBD Perubahan 2017. Bila mereka bergairah, salary-nya cukup, ya lebih baik pembahasannya, ” tutur Saefullah.