SHARE

Gonjang-ganjing kasus e-KTP yang kini tengah merebak, telah membuat kegaduhan politik yang luar biasa di Indonesia. Bahkan nuansa politik nasional yang semula berpusar pada Pilgub DKI dan kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Basuki Tjahaja Purnama, seakan tersaingi.

Maklum, bocoran surat dakwaan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang akan diajukan ke Pengadilan Tindak Pindana Korupsi, menyebar bak disengaja. Dalam surat dakwaan yang bocor itu, disebutkan beberapa nama tokoh penting. Dari Gamawan Fauzi, mantan Mendagri yang menginisiasi proyek e-KTP, hingga Menteri Hukum dan HAM saat ini Yasona Laoly. Kontan suhu politik langsung memanas.

Beberapa nama penting lainnya, seperti Marzuki Alie juga meradang. Mantan Ketua DPR RI yang namanya juga dicatut dalam surat dakwaan tersebut langsung bereaksi secara keras. Ia balik melaporkan para tergugat karena disebut-sebut ikut menerima dana haram itu.

“Baru namanya ‘akan menerima’ kok langsung didakwa. Ini jelas tidak benar,” kata Marzuki.

 

Hal sama juga muncul dari Setya Novanto. Ketua DPR RI dari Partai Golkar itu juga menyanggah dirinya ikut menerima dana tersebut. “Lha wong baru “akan” dan “katanya” saja kok bisa KPK menyimpulkan demikian,” ujar Setya Novanto.

Fakta lain, KPK mendapatkan keterangan itu pertama kali dari Muhammad Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat yang kini mendekam di penjara karena kasus korupsi.

Fakta ketiga, Setya Novanto, sudah membantah secara tegas tentang uang yang mengalir ke dirinya. Fakta selanjutnya, keempat, Setya Novanto meminta aggar pengadilan atau KPK membuka rekening Partai Golkar untuk mengetahui arus dana yang ada di partai berlambang pohon beringin itu.

Fakta kelima, Setya Novanto juga membantah adanya pertemuan dengan Nazarudin dan Andi “Narogong” Agustinus yang dikabarkan sempat terjadi. “Mana ada pertemuan itu, semua itu bohong,” tutur Setya Novanto.

Baca Juga  Tak Ada Parpol yang Menuntut Anggotanya Cari Dana Lewat Proyek

Menilik lima keterangan dari Ketua DPR ini sudah sewajarnya jika isi dakwaan yang disusun KPK itu digugurkan. Dalam kasus ini sangat susah bahkan mustahil untuk membuktikan aliran dana yang terjadi di rekening pihak-pihak yang tertuduh. Jika satu atau dua orang saja tak terbukti menerima, maka dakwaan itu dengan sendirinya bisa gugur.

Berikut daftarnya berdasarkan dakwaan yang disusun jaksa KPK:1. Gamawan Fauzi (saat itu Menteri Dalam Negeri) sejumlah 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta

2. Diah Anggraini (saat itu Sekretaris Jenderal Kemendagri) sejumlah 2,7 juta dollar AS dan Rp 22,5 juta

3. Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP) sejumlah 615.000 dollar AS dan Rp 25 juta

4. Enam anggota panitia lelang, masing-masing sejumlah 50.000 dollar AS

5. Husni Fahmi sejumlah 150.000 dollar AS dan Rp 30 juta

6. Anas Urbaningrum sejumlah 5,5 juta dollar AS

7. Melcias Marchus Mekeng (saat itu Ketua Banggar DPR) sejumlah 1,4 juta dollar AS

8. Olly Dondokambey sejumlah 1,2 juta dollar AS

9. Tamsil Lindrung sejumlah 700.000 dollar AS

10. Mirwan Amir sejumlah 1,2 juta dollar AS

11. Arief Wibowo sejumlah 108.000 dollar AS

12. Chaeruman Harahap sejumlah 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar

13. Ganjar Pranowo sejumlah 520.000 dollar AS

14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah 1,047 juta dollar AS

15. Mustoko Weni sejumlah 408.000 dollar AS

16. Ignatius Mulyono sejumlah 258.000 dolla AS

17. Taufik Effendi sejumlah 103.000 dollar AS

18. Teguh Djuwarno sejumlah 167.000 dollar AS

19. Miryam S. Haryani sejumlah 23.000 dollar AS

Baca Juga  Wah, KPK Tuding Miryam Haryani Ditekan Koleganya di DPR

20. Rindoko, NU’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing 37.000 dolla AS

21. Markus Nari sejumlah Rp 4 miliar dan 13.000 dollar AS

22. Yasona Laoly sejumlah 84.000 dollar AS

23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah 400.000 dollar AS

24. M Jafar Hapsah sejumlah 100.000 doar AS

25. Ade Komarudin sejumlah 100.000 doar AS

26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar

27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp 2 miliar

28. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar

29. Johanes Marliem sejumlah 14.880.000 dollar AS dan Rp 25.242.546.892

30. Sebanyak 37 anggota Komisi II yang seluruhnya berjumlah 556.000 dollar AS. Masing-masing mendapat uang berkisar antara 13.000 hingga 18.000 dollar AS

31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy IskandarTedjasusila Als Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta

32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137.989.835.260

33. Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102

34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145.851.156.022

35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122

36. PT LEN Industri sejumlah Rp 20.925.163.862

37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8.231.289.362

38. PT Quadra Solution sejumlah Rp 127.320.213.798,36.(Ambaranie Nadia Kemala Movanita)