SHARE

Polemik kasus perpanjangan kontrak Freeport yang akhirnya membuat gaduh kondisi politik nasional sangat disayangkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menko Polhukam ini kembali menegaskan jika kontrak karya Freeport yang akan berakhir 2021, tidak akan diperpanjang sebelum 2019.

Ada beberapa hal yang membuat kontrak karya Freeport tersebut tidak dapat dilaksanakan. Misalnya soal pembangunan smelter di Indonesia sesuai dengan UU MInerba no. 4 tahun 2009, lalu soal divestasi saham Freeport yang harus diberikan kepada BUMN, selanjutnya tentang kandungan local yang harus dilakukan dalam kontrak ke depan dan pembangunan Papua.

“Jadi mereka harus penuhi semua itu sebelum perpanjangan kontrak karya. Tanpa itu, maka perpanjangan kontrak karya hanya bisa dilakukan satu periode saja yakni sepeuluh tahun ke depan,” kata Luhut.

Jika hal itu tidak bisa dilakukan oleh Freeport, maka kontrak karya yang diinginkan Freeport sampai dua periode atau hingga tahun 2041, tidak bisa berlaku. Freeport hanya akan bisa memperpanjang kontrak karya hingga 2031, jika tidak bisa memenuhi kesepakatan kontrak yang diadjukan oleh pemerintah RI.

“Jadi saya ingin semua ini clear sejak awal sehingga tidak ada salah praduga mengenai hal ini. Biarlah tenang bangsa ini. Banyak orang menuduh tidak benar bahwa saya terlibat dalam pembicaraan mengenai masalah perpanjangan kontrak Freeport,” kata Luhut.

Sejak awal, bahkan dimulai dari bulan Mei, Luhut mengaku tetap konsisten memberikan memo kepada Presiden Jokowi agar kontrak karya Freeport tidak diperpanjang sebelum 2019. “Bahkan pada 17 Juni 2015 saya masih memberikan memo yang sama soal perpanjangan kontrak Freeport. Kemudian sikap ini masih sama. Saya kembali memberikan memo pada tanggal 2 Oktober 2015 yang isinya masih sama, yakni tidak ada perpanjangan kontrak Freeport sebelum 2019 dan sebelum mereka melakukan kewajibannya seperti yang diminta oleh perundang-undangan,” kata Luhut.

Mantan Staf Kepala Presidenan itu mengklaim dalam kasus Freeport, dia berpegang teguh pada lima prinsip dasar. Pertama kepada undang-undang yang berlaku. Kedua, izin pertambangan harus memberikan hasil yang lebih besar bagi Indonesia dan memberi kemakmuran yang lebih besar kepada penduduk di provinsi tempat tambang itu berada. Ketiga, menurut Luhut, izin pertambangan harus dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan sektor pendidikan di provinsi tempat tambang berada. Keempat, izin pertambangan harus dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri. ‎Kemudian terakhir, Indonesia harus tegas dalam memaksimalkan manfaat kekayaan alamnya bagi rakyat serta tidak tunduk kepada tekanan asing.