SHARE

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, setelah mendengarkan kesaksian atau penjelasannya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil keputusan. Senin (14/12), Luhut Binsar Pandjaitan benar-benar menjadi bintang pada persidangan MKD terkait dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto.

MKD bisa melakukan evaluasi dan segera membuat keputusan agar masalah ini tidak berlarut-larut dan makin melebar ke mana-mana.

Ada yang lebih menyita perhatian dibanding memikirkan dugaan pelanggaran etik yang dituduhkan kepada ketua DPR Setya Novanto, apalagi bukti-buktinya sangat tidak jelas. Kita semua, rakyat, anggota MKD atau DPR, harus lebih fokus pada pekerjaan yang lebih penting.

Alat bukti terkait tuduhan terhadap Setya Novanto sifatnya palsu. Maroef Syamsuddin bersikeras meminjamkannya kepada MKD. Menko Polhukam juga sudah mencoba memintanya secara langsung melalui jaksa agung HM. Prasetyo, juga belum berhasil. Maroef Syamsuddin tetap tidak mau menyerahkannya.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan tampil begitu tenang saat menjelaskan sikapnya di persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (14/12.

Jawaban yang disampaikan Luhut pun dilakukannya dengan intonasi tegas, ringkas, dan padat.

Ini membuat sejumlah anggota MKD mati kutu menggali informasi dari mantan Danjen Kopassus dan Kodiklat (Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat) itu.

Anggota MKD dari Fraksi PAN Ahmad Bakri mencecar Luhut soal bentuk komunikasi Luhut dengan Presiden Jokowi setelah kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden mencuat.

Luhut hanya menjawab normatif. Dia mengaku belakangan ini tidak membicarakan Freeport secara spesifik dengan Presiden Jokowi.

Isu-isu yang dibahas, lanjut dia, lebih soal inefisiensi anggaran, penyerapan anggaran, hingga narkoba dan terorisme. Luhut pun tidak ambil pusing dengan kasus yang membuat heboh tersebut.

Mendengar jawaban Luhut yang cukup datar itu, Ahmad Bakri tidak puas sehingga dia membuat kesimpulan sendiri.

Pak Luhut marah, Presiden marah, rasanya enggak masuk akal bapak bicara dengan Presiden tidak mendalam soal hal ini. Tapi baiklah, itu hak Anda untuk berbicara demikian, begitu kesimpulan Bakri.

Belum selesai Bakri menuntaskan kalimatnya, Luhut langsung menginterupsi.

Interupsi. Bapak ingat, saya ini di bawah sumpah, sehingga semua perkataan saya ini ada di bawah sumpah. Saya mohon Yang Mulia bisa juga mengukur dengan itu dalam bertanya, Luhut menegaskan.

Tidak hanya Bakri, anggota MKD dari Fraksi Partai Nasdem Akbar Faizal pun sempat ditegur oleh Luhut karena memberikan kesimpulan yang dianggap salah.

Akbar ingin menggali soal memo Luhut kepada Presiden Jokowi agar membahas perpanjangan kontrak Freeport pada tahun 2019.

Menurut Akbar, langkah Luhut itu terkesan berbeda dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang mulai membahas kontrak itu.

Didesak dengan pertanyaan, apakah yang dilaporkannya kepada presiden dalam bentuk memo-memo tersebut berbeda dengan yang dilakukan Menteri ESDM, Luhut memintas, silakan saja ke menteri ESDM.

Luhut menepis komentar Akbar Faisal yang menuding ada disahrmonisasi atau ketidaksinkronan dalam pemerintah sendiri.

Koreksi! Staf presiden bisa berbeda di lapangan, tapi pada akhirnya keputusan ada di presiden. Jadi, berbeda bukan berarti pecah!

Di dalam persidangan kali ini, MKD menggali informasi dari Luhut karena nama Luhut disebut sebanyak 66 kali dalam percakapan antara Setya Novanto, Riza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin, pada pertemuan 8 Juni 2015 di lantai 21 hotel Ritz Carlton,Pasuific Plase.

Luhut lebih banyak menjawab “tidak tahu” dan “tidak ambil pusing” soal penyebutan namanya itu.

Luhut bahkan memberikan penegasan soal sikapnya yang loyal kepada Presiden Jokowi dengan latar belakangnya sebagai prajurit TNI. Loyalitas saya hanya untuk negara dan atasan saya, Presiden Joko Widodo!