SHARE

Perhatian masyarakat Indonesia pada Senin (14/12) besok akan terfokus ke gedung Parlemen. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan saat ini sudah bersiap untuk menjadi tamu super-penting pada sidang lanjutan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Setelah penampilannya yang memukau saat menyampaikan keterangan pers terkait gonjang-ganjing permintaan saham Freeport, Jumat (11/12) lalu, kehadiran Menko Polhukam yang dikenal amat dekat dengan Presiden Joko Widodo di sidang MKD memiliki banyak makna.

Bisa saja penjelasan terbuka dan apa adanya dari Luhut Binsar Pandjaitan pada akhirnya menjadi semacam ‘kata penutup’ bagi penyelesaian kasus ini. Sekaligus sebagai peredam dari kegaduhan, friksi, dan potensi perpecahan diantara anak-anak terbaik bangsa, baik menteri atau pejabat.

Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan bisa dipadankan dengan keinginan MKD, yang punya target menyelesaikan kasus ini sebelum masa reses DPR dimulai, yakni 18 Desember 2015.

Penyelesaiannya mungkin terkesan sederhana, akan tetapi karena memang tidak ada persoalan rumit yang mengawalinya. Kasus ini hanya berawal dari tuduhan yang bersifat spekulatif Menteri ESDM Sudirman Said terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Sudirman Said menuding Setya Novanto melanggar etik karena mencatut nama presiden dan wakil presiden, dalam pertemuannya dengan Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin, 8 Juni 2015.

Tetapi, dari rekaman hasil sadapan ilegal  Maroef Syamsuddin itu, tak ada bukti konkrit yang menyebutkan Setya Novanto mencatut nama presiden dan wapres dalam percakapan terkait saham Freeport. Belakangan, Sudirman Said dalam sidang MKD 2 Desember 2015 mengakui bahwa bukan Setya Novanto yang membicarakan saham untuk presiden dan wapres itu. Sudirman Said juga menyanggah kalau ia pernah menyebut Setya Novanto sebagai pencatut nama presiden dan wapres.

Masyarakat berpendapat bahwa yang mestinya dikonfrontir oleh MKD memang Sudirman Said dan Maroef Syamsuddin. Presdir Freeport itu telah sukses menciptakan semacam anomali hukum berupa tuduhan pelanggaran etik terhadap Setya Novanto. Tuduhan itu dibuat berdasarkan rekaman percakapan ilegal dari pertemuan mereka dan pengusaha Mohamad Riza Chalid.  Sementara, Maroef Syamsuddin sendiri sampai kini tak mau “meminjamkan” alat yang dipakai merekam percakapan tersebut.

Masyarakat mendapatkan pencerahan dari para ahli dan pakar hukum pidana bahwa kasus pelanggaran etik Setya Novanto ini bisa dianggap absurd. Ini karena barang bukti yang dipakai adalah hasil sadapan dan sifatnya ilegal karena Maroef Syamsuddin bukan dari kalangan yang boleh merekam percakapannya dengan orang lain.

Maroef Syamsuddin tidak mau menyerahkan alat perekamnya karena validitasnya diragukan, sehingga enggan di verifikasi oleh MKD. Para ahli dan pakar hukum pidana berpendapat bahwa apa yang dilakukan Maroef Syamsuddin adalah bagian dari rencana untuk menjerat seseorang. Pasalnya, rekaman itu disebut hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi, malah berubah menjadi barang bukti.

Maroef Syamsuddin bohong besar dengan mengatakan bahwa rekaman yang dibuatnya hanya untuk kepentingan pribadi. Lebih bisa dipercaya jika rekaman tersebut didesain sebagai alat bukti yang direncanakan, atau illegal evidence. Tak ada aturan yang membolehkan ilegal evidence, atau rekaman yang didapat dengan proses ilegal, menjadi alat bukti di persidangan.

MKD sampai saat ini belum memperoleh alat yang dipakai Maroef Syamsuddin untuk menyadap percakapannya dengan Setya Novanto dan Riza Chalid itu. Maroef pada persidangan MKD 3 Desember mengatakan bahwa ia merekam percakapannya dengan telepon seluler Samsung. Namun, hpnya itu sudah diserahkan ke kejaksaan agung, saat ia dimintai keterangan di gedung bundar kejagung, 2 Desember.

MKD sudah beberapa kali mendatangi Kejagung, berupaya meminjam alat bukti itu. Tetapi tidak diperbolehkan oleh Kejaksaan Agung. Menurut pihak Kejaksaan Agung, itu karena barang bukti yang diserahkan Maroef Syamsuddin bukan tidak termasuk kategori barang sitaan, sehingga tidak bisa dipinjamkan ke pihak lain, termasuk MKD.

Sesuai aturan, alat bukti itu bisa diperoleh MKD jika diizinkan oleh Maroef Syamsuddin. Jika Maroef sendiri enggan menyerahkannya, maka kasus yang membidik Setya Novanto, sebenarnya hanya isapan jempol dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Ketua DPR RI tersebut.