SHARE

JAKARTA – ‎Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan‎ menilainya utang pemerintah yang menjangkau Rp 3. 600 triliun lebih, tidaklah perlu dipersoalkan sepanjang hal itu dipakai untuk aktivitas produktif.

‎ ” Utang itu selama untuk tidak membayar utang atau bunga utang, tidak apa-apa. Bila saya ini kan pedagang, bila saya pinjam, uang itu jadi produktif, nah project itu yang bayar utang itu. Apa problemnya?, ” tutur Luhut di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menurut Luhut, utang pemerintah sekarang ini masih tetap nomor dua dibanding negara beda, terutama utang itu dipakai untuk menarik investor untuk membenamkan modalnya di Tanah Air.

” ‎Jadi yang ngomong itu (utang pemerintah besar) terkadang tidak tahu, suruh yang pandai mengkritik datang ke saya, suruh datang, jelasin ke saya, ” tutur Luhut.

‎Lebih lanjut Luhut menyebutkan, aksi pemerintah berutang untuk pembangunan infrastruktur yang menjangkau 450 miliar dolar AS, di mana APBN cuma dapat sediakan 120 miliar dolar AS.

” Bekasnya darimana? Itulah yang dimaksud foreign direct investmen (FDI), ” ucapnya.

Terdaftar, utang pemerintah sampai akhir Maret 2017 sebesar Rp 3. 649, 75 triliun, naik Rp 60, 63 triliun di banding tempat akhir Februari 2017 sejumlah Rp 3. 589, 12 triliun.

Baca Juga  KPPU Gandeng BPK Efektifkan APBN