SHARE

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebutkan, Rancangan Ketentuan Daerah (Raperda) mengenai Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD serta Pertanggungjawaban Gubernur yaitu turunan dari Ketentuan Pemerintah nomor 18 th. 2017.

Karenanya DPRD DKI tengah mempersiapkan Raperda untuk selekasnya disahkan. Jadi pimpinan serta anggota DPRD DKI juga akan memperoleh kenaikan tunjangan setiap bln..

” Jadi gini, kenaikan tunjangan itu kan perintah Ketentuan Pemerintah (PP). Semua Indonesia nih. Namun pengerjaannya mesti ada perda, maka dari itu ini sekali lagi dirumuskan perdanya. Berapakah? Ya perintah PP saja, tidak bisa lebih dari yang diperintah PP, ” kata Taufik pada wartawan di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

PP itu mengatur kenaikan tunjangan untuk pimpinan serta anggota DPRD di Indonesia. Untuk dapat mengaplikasikan PP itu, pemerintah DKI Jakarta mesti membuat ketentuan daerah sendiri.

” Jadi bila ingin dikerjakan, mesti ada perda yang mengatur masalah tunjangan. Meskipun kenaikannya tidak sangat penting, namun lumrah lah bila naik, ” kata Taufik.

Bila disahkan, uang representasi pimpinan serta anggota DPRD DKI juga akan naik 4 kali lipat. Sekarang ini, kata Taufik, uang representasi untuk pimpinan DPRD DKI yaitu Rp 2, 6 juta.

Baca Juga  Tunjangan Dinaikkan Disepakati Semua Fraksi DRPD DKI