SHARE

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan, pemerintah begitu mengharapkan Rancangan Undang-undang Pemilu dapat ditetapkan malam hari ini juga, Kamis (20/7/2017).

Sampai malam hari ini, rapat paripurna yang mengagendakan pengambilan ketentuan masih tetap di-skors, untuk memberi peluang pada fraksi-fraksi di DPR lakukan lobi-lobi.

” Ini Undang-undang selekasnya dikerjakan karna ini mengatur pekerjaannya, gaweannya partai politik, ” kata Tjahjo didapati di sela-sela sidang Paripurna.

” Saya masih tetap yakin dengan DPR, dengan lobi step ke-2 hingga jam 8, ” tambah politisi PDI-Perjuangan itu.

Tjahjo percaya fraksi-fraksi di DPR bisa temukan titik temu perjanjian gosip krusial yang belum juga disetujui. Oleh karenanya, dia mengharapkan pengambilan ketentuan RUU Pemilu akan tidak dipending hingga Senin minggu depan.

” Kan tidak mungkin saja yang ingin miliki kerja disebutkan (jadi) menghalangi. Saya percaya tidak, ” tuturnya.

” Masalah masih tetap bersikukuh, hargai dong. Itu kan sikap, boleh-boleh saja. Saya percaya pimpinan DPR juga akan arif, ” ucap Tjahjo.

Pemerintah bertahan

Disamping itu, dari bagian pemerintah sendiri, Tjahjo menyebutkan pemerintah masih tetap bertahan dengan ambang batas pencalonan Presiden 20 % dari pencapaian kursi DPR atau 25 % dari pencapaian nada nasional.

Menurut Tjahjo, beberapa hal yang telah baik sudah pasti harus dipertahankan. Dia katakan tidak sempat ada problem dengan ambang batas pencalonan Presiden di 2 x Pilpres terlebih dulu.

Mahkamah Konstitusi juga, kata Tjahjo, juga tidak mempersoalkan masalah ambang batas, karna hal tersebut yaitu domain pembuat Undang-undang.

” Yang telah baik mengapa mesti di turunkan, ” papar Tjahjo.

” (Karna) Apa? Takut calon tunggal? Tidak ada. Telah ada rambu-rambunya, ” pungkas Tjahjo.

Pengambilan ketentuan RUU Pemilu masih tetap cukup alot dalam rapat paripurna, Kamis (20/7/2017). Paling tidak masih tetap ada tiga pilihan paket yang berkembang didalam komunitas.

Paket A terbagi dalam presidential threshold 20 % kursi atau 25 % nada nasional, parliamentary threshold 4 %, system pemilu terbuka, cara konversi nada sainte lague murni, serta jumlah kursi per daerah penentuan 3-10.

Ada enam fraksi yang mensupport pilihan ini yaitu PDI-P (109 kursi), Golkar (91 kursi), Hanura (16 kursi), PKB (47 kursi), serta Nasdem (35 kursi).

Paket yang diambil oleh ke-6 fraksi itu sedianya sama juga dengan saran pemerintah, terlebih dalam soal presidential threshold.

Sesaat pilihan paket B yaitu presidential threshold 0 %, parliamentary threshold 4 %, system pemilu terbuka, cara konversi nada kuota hare, serta jumlah kursi per daerah penentuan 3-10 masih tetap inginkan musyawarah mufakat.

Ke-3 fraksi yang mensupport pilihan ini yaitu Gerindra (73 kursi), PKS (40 kursi), serta Demokrat (61 kursi).

Pilihan yang lain ditampilkan yaitu Pilihan C. Pilihan C meliputi presidential threshold 10-15 %, parliamentary threshold 4 %, system pemilu terbuka, jumlah kursi per daerah penentuan 3-10, serta cara konversi nada kuota hare.

Pilihan C ditampilkan oleh PAN (49 kursi).

Semua fraks setuju supaya RUU Pemilu ditetapkan lewat musyawarah mufakat. Tetapi, jika hal itu tidak dapat dikerjakan, jadi voting juga akan ditempuh.