SHARE

Bekas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, mengemukakan nota pembelaan jadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/7/2017).

Dalam pleidoi, Handang menyebutkan, tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat berat serta tidak adil baginya.

” Dari perspektif sosial budaya, rata-rata orang Indonesia waktu hidupnya sampai umur 65-70 th.. Sekarang ini saya 50 th.. Jadi, tuntutan itu setara dengan hukuman seumur hidup, ” tutur Handang waktu membacakan pleidoi.

Terlebih dulu, Handang dituntut pidana penjara sepanjang 15 th. oleh jaksa KPK. Handang juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bln. kurungan.

Menurut Handang, beratnya tuntutan jaksa itu begitu mencengangkan serta tidak terbayangkan terlebih dulu.

Tuntutan 15 th., menurut Handang, nyaris sama juga dengan 1/2 waktu kerja dia di Direktorat Jenderal Pajak.

” Hidup saya jadi berantakan serta tidak terang ingin ke arah mana, ” kata Handang.

Handang terasa tuntutan itu tidak pas dibebankan padanya. Terlebih, Handang cuma untuk pegawai negeri sipil Kelompok IV A, serta bukanlah direktur.

Diluar itu, menurut Handang, uang yang ia terima datang dari swasta, tidak dari dana hibah pemerintah atau dana untuk keperluan bencana alam.

Dengan hal tersebut, Handang terasa perbuatan yang ia kerjakan tidak merugikan keuangan negara.

Menurut jaksa, Handang Soekarno dapat dibuktikan terima suap sebesar 148. 500 dollar AS atau sejumlah Rp 1, 9 miliar.

Suap itu di terima Handang dari Country Director PT EK Sempurna Export Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Menurut jaksa, uang itu diberi supaya Handang sebagai petinggi di Ditjen Pajak, menolong percepat penyelesaian persoalan pajak yang dihadapi PT EKP.

Uang yang didapatkan pada Handang baru beberapa, dari yang dijanjikan oleh Mohan sebesar Rp 6 miliar.

Menurut jaksa, perbuatan Handang tidak mensupport usaha pemerintah serta orang-orang untuk memberantas korupsi pada bagian pajak.

Diluar itu, perbuatan Handang dinilai bisa turunkan tingkat keyakinan orang-orang mengenai usaha pemerintah dalam tingkatkan penerimaan negara dari pajak, terutama masalah tax amnesty.