SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mencoba menggeruduk Sjamsul Nursalim. Namun, upaya lembaga antirasuah untuk mendatangkan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tersebut belum membuahkan hasil. Di sisi lain, pengacara Sjamsul Nursalim yakni Maqdir Ismail, menolak pemanggilan kliennya.

“Nanti prosesnya repot lagi. Belum urus perizinan, surat dokter, dan lainnya. Sudahlah. Case closed,” kata Maqdir.

Maqdir menekankan, penyelidik KPK semestinya mendalami latar belakang penerbitan SKL tanpa perlu mengejar obligor yang mendapat jatah. Dalam hal ini, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menyetujui pelunasan aset milik para obligor.

“BPPN sudah setuju dengan aset yang dibayarkan. Artinya sudah tidak ada kewajiban yang harus dibayar,” ujar Maqdir.

blibik2

Dia juga menolak jika kliennya disebut dari tanggung jawab pelunasan utang setelah mendapat kucuran dana. Menurut Maqdir, keberadaan kliennya di Singapura karena menjalani perawatan atas penyakit yang diderita.

Sjamsul yang saat itu menjadi pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) merupakan salah satu dari sejumlah obligor yang mendapat SKL. Komisi Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) kala itu menyetujui pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul.

Sjamsul memiliki utang sekitar Rp 28 triliun dan menyerahkan seluruh aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hasil penilaian aditor independen menyebutkan, aset yang diserahkan Sjamsul telah memenuhi syarat.

Penerbitan SKL tersebut belakangan dipersoalkan lantaran diduga terjadi penyimpangan. Kejaksaan bahkan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Sjamsul pada 13 Juli 2004. Sjamsul yang pernah menjadi tersangka pun lolos dari jerat hukum.

Baca Juga  KPK Pastikan Hadir di Sidang Praperadilan Miryam & Syafruddin Tumenggung