SHARE
Margarito Kamis, ada yang salah dengan sistem tata negara Indonesia.

Proses pemberantasan korupsi di Indonesia yang masih jalan di tempat juga mendapat sorotan dari Margarito Kamis. Menurut pakar hukum tata negara itu, belum ada perubahan signifikan dalam penegakan hukum anti korupsi di Indonesia.

“Selama ini 15 tahun sudah ada KPK, ada yang berubah dengan republik ini, saya rasa tidak,” kata Margarito. Ia pun mengkritisi secara tegas soal sikap KPK yang cenderung pilih-pilih dalam menuntaskan perkara korupsi di Indonesia. “Sejarah korupsi ini adalah sejarah pilih-pilih,” kata Margarito.

Ada banyak alasan mengapa Margarito melihat demikian. Salah satunya proses penyidikan dan penyelidikan di KPK yang tidak transparan. Misalnya dalam kasus RJ Lino yang dianggap melakukan korupsi di Pelindo II. Hingga kini status tersangka masih melekat pada mantan Dirut Pelindo II itu, namun kasusnya sama sekali belum beranjak dari semula.

“Kenapa KPK tidak bisa urusi ini. Kalau memang tidak cukup bukti, jangan jadikan dia tersangka. Dua tahun kasus ini terkatung-katung,” ucap Margarito.

Margarito menilai, KPK seperti main-main dalam melakukan pemberantasan korupsi. Untuk itu, maka sangat wajar jika KPK harus dicek lagi. Misalnya dengan menggulirkan hak angket. Namun yang muncul soal hak angket di masyarakat justru lain.

Soal hak angket pun menjadi pembahasan Margarito. Ia heran melihat KPK selama ini ketakutan dengan hak angket  yang digagas DPR. Karena seolah-olah pengusul hak angket ingin melemahkan KPK.

“Apa yang perlu ditakuti dari angket ini. KPK selama ini minta balok-balik orang untuk transparasan. Boleh dibilang mereka adalah lead of transparency di negeri ini. Tapi ketika mereka diminta transparan mereka malah ngeyel? “ tutur Margarito

Apalagi selama ini KPK ini memakai uang negara, uang pajak dari masyarakat. Maka sudah sepantasnya jika mereka pun harus bisa diawasi dan dicek. “Lalu kenapa KPK ini tidak bisa dicek,” tanya Margarito.

Baca Juga  Bila Hasil Rekomendasi Pansus Lemahkan KPK Jokowi Bertindak

Bagi Margarito, persoalan hak angket sebenarnya persoalan kecil yang tidak perlu ditakuti. “Ini soal kecil saja kok, buka saja, Kenapa kalian takut? Kalau tidak ditemukan maka orang bilang DPR mengada-ada saja. Jadi tidak ada yang perlu ditakui dalam hak angket ini,” pungkas Margarito.