SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai telah menerapkan standar ganda terhadap penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus telah jelas bukti-buktinya namun lembaga antirasuah lebih memilih menyelesaikan kasus yang skalanya lebih kecil dan juga tidak terlalu berdampak besar bagi masyarakat.

“Ini yang harus terus menerus diingatkan oleh masyarakat. KPK jangan terkesan melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus korupsi besar yang telah merusak tatanan negara,” demikian ditegaskan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Ia kembali mencontohkan kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Magarito Kamis meminta keseriusan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar lainnya. “Banyak seperti ditutup-tutupi oleh KPK, walaupun lembaga negara seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah membuat laporan penyimpangan,” ujar Margarito Kamis.

blibik2
Sjamsul Nursalim

Ia tidak setuju dengan pendapat Maqdir Ismail, pengacara dari Sjamsul Nursalim, yang menyebut bahwa kasus kliennya telah ditutup sehingga tidak mungkin lagi dipanggil untuk diperiksa kembali oleh KPK.

Menurut Margarito Kamis, karena masih berhutang kepada negara, maka perkara Sjamsul Nursalim masih jalan terus. Pemilik BDNI itu masih bisa dipanggil untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Margarito Kamis mencurigai upaya pemanggilan Sjamsul Nursalim oleh KPK sekarang ini tidak serius dilakukan, karena Sjamsul Nursalim banyak yang mendukung.

“Karena itu juga saya mendukung hak angket dan pansus KPK dari teman-teman di DPR. Saya berharap DPR mengevaluasi eksistensi KPK dan mengawasi para komisionernya yang terkesan bekerja sebagai perpanjangan tangan pejabat tertentu,” jelasnya.

Baca Juga  Tersangka Baru Skandal SKL BLBI Belum Juga Diumumkan, Jokowi Minta Bersabar