SHARE
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengkritisi KPK.

Hukum tata negara di Indonesia sedang bermasalah. Hal ini diungkapkan oleh Margarito Kamis, pakar hukum tata negara dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (2/5/2017).

Dalam siaran di studio TV One Kuningan, Jakarta tersebut Margarito mengkritisi sikap KPK yang seperti ketakutan saat berhadapan dengan hak angket yang digagas oleh DPR RI.

Bagi Margarito, pelaksanaan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, belum baik. Bahkan masih jalan di tempat.

“Selama ini 15 tahun sudah ada KPK, ada yang berubah dengan republik ini, saya rasa tidak,” kata Margarito. Ia pun mengkritisi secara tegas soal sikap KPK yang cenderung pilih-pilih dalam menuntaskan perkara korupsi di Indonesia.

“KPK selama ini selalu membidik orang dengan parfum mahal, padahal hukum kita berantakan betul di level propinsi dan kabupaten,” kata Margarito.

Maklum penanganan korupsi yang melibatkan nama besar Tentunya selalu seksi bagi KPK. Apalagi jika dikaitkan dengan penegakan hukum sebagai alat bagi eksekutif (pemerintah) dalam memukul lawan-lawannya.

Ada persoalan tata negara yang fundamental di negeri ini. Ada satu lembaga negara di negeri yang tidak bisa diurusi presiden. Padahal eksekutif, tidak akan dapat disebut eksekutif jika dia tidak melaksanakan undang-undang. KPK ini melaksanakan  kewenangan presiden, tapi presiden tidak boleh tanya. Apa ini tidak sinting?” kata Margarito.

KPK sebagai lembaga yang menjalankan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan suatu kasus, semestinya tetap bisa di cek oleh presiden. Namun nyatanya sebaliknya. KPK seperti tidak bisa tersentuh, sehingga apa yang menjadi keputusannya harus selalu didukung.

Margarito pun mencontohkan beberapa kasus yang sudah diusut oleh DPR lewat angket Pelindo II, namun sampai saat ini tak beranjak kasusnya saat ditangani oleh KPK. “Hasil temuan Pansus Pelindo II, yang merekomendasikan pemecatan RJ Lino karena melanggar hukum kini tidak jalan

Baca Juga  Pencitraan KPK Lewat OTT Mulai Digugat Para Jaksa

“Kenapa KPK tidak bisa urusi ini. Kalau memang tidak cukup bukti, jangan jadikan dia tersangka. Dua tahun kasus ini terkatung-katung,” ucap Margarito.

Margarito juga berpendapat, kalau memang ada temuan yang tidak cukup untuk dipidanakan, maka jangan dipidanakan. Begitu juga sebaliknya.

“Jika penyidik atau DPR menemukan hal yang tidak bersalah, namun sebaliknya KPK menemukan ada indikasi pelanggaran hukum, maka pidanakan,” kata Margarito.

“Sejarah korupsi ini adalah sejarah pilih-pilih,” kata Margarito. Ia pun mencontohkan banyak hal di dunia yang mendasari pernyataannya tersebut.

“Semakin kita gila dalam bermain-main dengan tindak pidana korupsi, maka jangan salah, kita akan terperosok. Pemerintah bisa menjadikan hal ini untuk alat menghukum lawan,” kata Margarito.

Soal hak angket pun menjadi pembahasan Margarito. Ia heran melihat KPK selama ini ketakutan dengan hak angket  yang digagas DPR.

“Apa yang perlu ditakuiti dari angket ini. KPK selama ini minta balok-balik orang untuk transparasan. Boleh dibilang mereka adalah lead of transparency di negeri ini. Tapi ketika mereka diminta transparan mereka malah ngeyel? “ tutur Margarito.

Bagi pakar hukum tata negara ini, KPK semestinya tidak takut kalau mereka jujur. “Orang jujur tidak akan pernah takut pada apa pun,” tegas Margarito.

Persoalan lain, selama ini KPK ini memakai uang negara, uang pajak dari masyarakat. Maka sudah sepantasanya jika mereka pun harus bisa diawasi dan dicek. “Lalu kenapa KPK ini tidak bisa dicek,” tanya Margarito. Pasalnya dalam negara hukum

Bagi Margarito, persoalan hak angket sebenarnya tidak boleh ditakuti. “Ini soal kecil saja kok, buka saja, Kenapa kalian takut? Kalau tidak ditemukan maka orang bilang DPR mengada-ada saja. Jadi tidak ada yang perlu ditakui dalam hak angket ini,” kata Margarito.

Baca Juga  Barisan Muda PAN Tuding KPK Lakukan Kriminalisasi dan Persekusi pada Amien Rais

Terakhir Margarito juga menyatakan jika lembaga apa pun kalau sudah mulai absolut, tidak bisa dicek maka alamat busuk atau korup.