SHARE

Melihat kasus sangkaan terhadap Setya Novanto dalam kasus Freeport, sebaiknya jangan menghakimi terlebih dahulu, karena bisa menimbulkan missleading dengan berbagai variasi alat bukti yang cukup beragam.

Maroef Sjamsoeddin yang melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan dengan Setya dalam kapasitasnya sebagai apa? Apakah mewakili Freeport atau pribadi? Kalau mewakili perusahaan asing, dia bisa dikenai pidana karena penyadapan diatur khusus dan tidak bisa dilakukan sembarangan apalagi dilakukan oleh perusahaan asing terhadap pejabat tinggi Negara. Dalam hal ini, PT Freeport Indonesia bisa dikenakan pasal Foreign Corrupt Practices Act of 1977.

Foreign Corrupt Practices Act 1997 Amerika Serikat ancaman pidana terhadap suap pejabat asing oleh korporasi AS di semua negara.

Sebagai pemilik rekaman penyadapan, kenapa Maroef tidak menyerahkan sendiri ke MKD? Kenapa dia harus mengirimkan ‘kurir’ sekelas menteri untuk membawa rekamannya.

Sudirman sebelumnya melaporkan Novanto ke MKD atas dugaan pelanggaran kode etik.

Tudingan itu sebelumnya dilayangkan Menteri ESDM Sudirman Said. Selain itu, Sudirman juga telah menyerahkan transkrip dan rekaman percakapan tersebut ke MKD.

Pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Firman Wijaya, menganggap rekaman percakapan antara kliennya, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin merupakan hasil penyadapan.

Menurut dia, penyadapan dan perekaman adalah dua hal yang sama. Tindakan itu dianggapnya ilegal dan melanggar hukum.

Ia menganggap tindakan perekaman tersebut telah melanggar ketentuan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika merujuk pada konteks perolehan alat bukti, kata dia, maka pihak yang memiliki otoritas untuk melakukannya adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Firman meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan dapat memperhatikan ketentuan di dalam UU ITE dalam mengusut kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditudingkan kepada Novanto.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dijadwalkan akan memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis, 3 Desember 2015.

Maroef akan dimintai keterangan MKD karena terlibat dalam pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid beberapa waktu lalu. Maroef juga diketahui sebagai pihak yang merekam percakapan dalam pertemuan itu.

“Kamis tanggal 3 mengundang saksi-saksi, Maroef Sjamsoeddin dan Reza Chalid,” kata Ketua MKD, Surahman Hidayat.

Kehadiran Maroef di MKD sangat dinantikan, sebab selain sebagai pihak yang merekam pembicaraan Setya Novanto, Maroef sebagai Dirut PT Freeport Indonesia juga sebagai pihak yang tengah berkepentingan dalam negosiasi perpanjangan kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.