SHARE

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kembali membuka topeng PT Freeport Indonesia (PTFI) yang selama ini selalu mempraktekkan jurus Suap, Tipu dan Intimidasi di Bumi Cendrawasih. Jurus itu tanpa sadar dipertontonkan sendiri oleh Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin, Kamis (3/12).

Sejatinya mantan Wakil Kepala BIN ini kepada Majelis Kehormatan Dewan mengaku bila di dadanya terpatri merah-putih dan selalu membela kepentingan Indonesia.  Pun ketika sudah menjabat Presdir Freeport ia mengaku tetap mampu mempertahankan dan merawat rasa nasionalimenya.

Tapi begitu mendapat kesempatan, Maroef justru menebar ketakutan kepada bangsa Indonesia melalui sidang MKD dengan menyebutkan, jika sampai Freeport terpaksa hengkang akibat kontrak karyanya tidak diperpanjang pemerintah Indonesia, maka siap-siaplah  akan meledak masalah sosial, politik, dan lingkungan yang serius di Indonesia.

Tak lupa Maroef mengutip hasil sebuah riset yang pernah dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI) pada 2013 silam sebagai bumbu ancaman.

Kata Maroef, berdasarkan riset tersebut, operasi pertambangan PTFI berkontribusi terhadap 91 persen PDB Kabupaten Mimika dan sekitar 37 persen PDB Provinsi Papua. Jadi bagi Maroef Papua akan collaps jika perusahaannya dihentikan.

Tidak hanya soal itu, Maroef juga menebar ancaman akan terjadi perang suku dalam skala besar di Papua, karena wilayah operasional PTFI di Papua saat ini, sesungguhnya merupakan tanah yang dikuasai tujuh suku besar. Dengan demikian, lanjut dia, potensi konflik sosial yang cukup besar akan terjadi bila PTFI hengkang dari sana.

Tak cukup menebar ancaman mengenai dampak sosial jika kontrak karya Freeport diputus, Maroef bahkan menambahkan akan terjadi kerusakan ekologis yang serius, bila sampai area tambang PTFI tak lagi dioperasikan oleh korporasi tersebut.

Tidak berhenti disitu, Maroef juga mengatakan Indonesia akan menanggung dampak politik yang serius kalau sampai memutus kontrak dengan Freeport.

Menurut Maroef, hubungan bilateral RI masing-masing dengan Inggris dan Amerika Serikat kemungkinan akan terganggu bila sampai PTFI hengkang. Bahkan, dia menyebut keterlibatan unsur Israel. Sebab, kepemilikan saham PTFI oleh pihak asing cukup signifikan.

“Yang terbesar, yang saya tahu adalah Rio Tinto dari Inggris. Saya tidak melihat Israel. Tapi mungkin warga Israel bisa saja ada di situ pemilik saham perorangan. Jim Bob (Kepala Dewan Komisaris PT Freeport James Moffet) sendiri seorang pensiunan kapten Angkatan Darat Amerika,” jelasnya.

Dari ancaman yang ditebarkan Maroef tersebut, sangat jelas menunjukkan kepada siapa sebenarnya pensiunan militer ini berpihak. Nasionalisme yang dia ucapkan di bibirnya sama sekali hanya basa basi tiada arti.

Padahal Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, jelas-jelas mengatakan justru Indonesia akan mendapat durian runtuh bila Freeport hengkang dari Papua.

Dalam hitung-hitungannya apabila kontrak karya Freeport dikembalikan ke Indonesia, Rizal menuturkan masih ada cadangan emas yang relatif besar. Meski, saat ini cadangan emas di Gunung Grasberg sudah habis, baru-baru ini ditemukan cadangan emas yang melimpah di sekitar kanan dan kiri lembah di bawah gunung tersebut. Cadangan emas yang terkandung di dalamnya bisa mencapai 16 juta kilogram dan cadangan tembaganya bisa sampai 1,5 miliar kilogram, termasuk kandungan mineral langka lainnya.

“Jadi, kalau Freeport ngotot nggak mau memenuhi permintaan Presiden tadi, kembalikan. Saudara kebayang nggak, cadangan devisa emas Bank Indonesia hanya 100 ribu kg, Cina hanya beberapa juta kg, Freeport cadangan devisanya itu 16 juta kg. Bayangin, setengahnya saja kita masukin ke dalam cadangan devisa BI, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke Rp 2.000 per dolar AS,” katanya.

Jadi silahkan nilai sendiri, siapa yang layak dipercaya, apakah Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang lebih membela Tanah Air, atau Maroef Sjamsoeddin yang  sangat jelas tidak punya kebanggaan sama sekali terhadap Indonesia.?

2 COMMENTS

  1. Semakin terbuka peluang Rakyat Papua untuk memiliki BUMD sendiri yang mengurusi tambang emasnya.
    Jika di Fakfak, di Nabire, di Merauke, di Paniai, di Lembah Baliem tumbuh dan menjamur pasar industri hilir seperti gadai emas syariah, tabungan koin dinar dan dirham, juga investasi emas per kepala suku mengelola lot untuk 250 KK, maka bukan barang yang aneh jika 20 tahun lagi, kantor pusat perbankan nasional tidak lagi di Jakarta, tapi di Jayapura.