SHARE

Laporan sekaligus pengaduan mantan Ketua DPR Marzuki Alie terkait pencemaran namanya dalam kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri sudah memasuki fase baru. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabe Polri segera memproses laporan Marzuki Alie tersebut.

Pekan ini, penyidik dari Bareskrim Mabes Polri akan segera meminta keterangan dari Marzuki Alie.

Kapan pastinya mantan ketua DPR itu akan diperiksa oleh Bareskrim, masih belum dipastikan waktunya.

“Yang jelas pada pekan ini, jadi bisa besok, lusa atau besoknya lagi,” ungkap Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/3).

Martinus Sitompul tampaknya mencoba berahasia.

bareskrim

“Pastinya Marzuki Alie akan diperiksa minggu ini,” ujar saudara kandung dari pengacara kondang Luhut Sitompul itu.

Kata Martinus Sitompul, pemeriksaan terhadap Marzuki Alie ini dilakukan karena penyelidik ingin mengetahui materi yang dimaksudkan Marzuki Alie dalam laporannya.

Sebelumnya, penyelidik juga telah menanyakan penasihat hukum Marzuki perihal laporan ini.

“Ini sudah proses penyelidikan, masuk ke direktorat pidana umum,” jelasnya.

Seperti kerap diberitakan Nasionalisme.net, Ā Marzuki Alie melaporkan Andi Narogong ke Bareskrim Polri, Jumat, 10 Maret 2017, atas dugaan pidana memberikan keterangan palsu dan pencemaran nama baik.

martinus

Mantan Ketua DPR RI periode 2010-2014 ini mempolisikan Andi Narogong atau Andi Agustinus karena selaku saksi kasus korupsi e-KTP telah memberikan keterangan bahwa Marzuki Alie menerima Rp20 miliar terkait proses penganggaran megaproyek e-KTP Kemendagri bernilai Rp5,9 triliun itu.

Hal itu terungkap dari surat dakwaan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto, yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada 9 Maret 2017. Perkara tersebut masih berproses di pengadilan dan KPK masih mengembangkan kasus korupsi e-KTP karena diduga banyak pihak yang menerima suap terkait megaproyek bernilai triliunan rupiah itu.

Baca Juga  Bola Panas Revisi UU KPK Ditangan Jokowi

Menurut Martinus Sitompul, pihaknya pasti memproses setiap laporan yang masuk dari masyarakat kendati sumber dugaan pidana berasal dari materi persidangan. Laporan yang masuk akan didalami dan diselidiki untuk mencari tahu ada atau tidaknya peristiwa pidana.

“Prinsip begini, orang melapor itu kan kami tidak boleh ditolak. Tidak ada kekecualian apapun,” tegas Martinus Sitompul.

kasuskpk1

Dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto disebutkan, pengusaha Andi Narogong memberikan uang kepada sejumlah anggota DPR 2009-2014, pejabat Kemendagri dan pihak lain terkait penganggaran megaproyek e-KTP bernilai Rp5,9 triliun. Total kerugian negara kasus korupsi ini diduga mencapai Rp2,3 triliun.

Selain Marzuki Alie, Melchias Mekeng selaku Ketua Banggar DPR pada periode tetsebut juga melaporkan Andi Narogong ke Bareskrim pada Senin, 20 Maret 2017. “Untuk laporan Melchias Mekeng masih pendalaman,” tukas Martinus.

Laporan dan pengaduan terhadap Irman, Sugiharto dan Andi Narogong juga akan segera disampaikan oleh Teguh Juwarno, politisi muda PAN yang juga disebut diduga menerima dana dari proyek e-KTP Kemendari tersebut.*