SHARE

Hujan desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi ‘pengamanan’ perkara Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kembali terdengar di gedung lembaga antirasuah tersebut.

Lembaga yang dikomandoi oleh Agus Rahardjo kembali didesak untuk segera mengembangkan kasus korupsi yang diduga melibatkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo itu.

“Mendesak KPK agar tidak tebang pilih dalam kasus korupsi dana Bansos Sumut untuk periksa Surya Paloh dan Prasetyo, serta KPK harus ambil alih kasus korupsi dana Bansos ini,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (Amuk), Ode Kardi saat berorasi di depan gedung KPK, Rabu (6/1).

Selain mengambil alih kasus Bansos. Amuk juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Prasetyo dan kursi Jaksa Agung. Tuntutan itu disampaikan demi terciptanya Kejaksaan Agung yang bersih. Pasalnya, dalam sidang kasus ‘pengamanan’ perkara Bansos dengan terdakwa Patrice Rio Capella, terkuak adanya uang sebesar 20 ribu Dollar AS untuk Prasetyo.

Fakta itu pun diamini oleh istri mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti. Istri kedua Gatot itu mengakui jika dia dan suaminya telah menyiapkan uang untuk Prasetyo.

“Mendesak kepada Jokowi untuk segera dan secepatnya mencopot Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung,” ujar Kardi.‎

Kejaksaan Agung Butuh Pimpinan yang Mampu Tuntaskan Masalah Internal

copot

Kejaksaan Agung saat ini sangat membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menuntaskan persoalan di internal.
Salah satunya permasalahan mengenai promosi dan mutasi yang dilakukan Jaksa Agung HM Prasetyo secara tidak transparan.
“Itu yang dibutuhkan,” ujar Juru Bicara Komisi Kejaksaan Indro Sugianto, Kamis(7/1/2016).
Ketika disinggung apakah HM Prasetyo layak diganti karena tidak transparan, Indro menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

“(Itu hak Presiden) baik pertimbangan maupun pertimbangan kinerja,” kata dia.
Apalagi, lanjut Indro, banyak nama-nama yang lebih berkualitas dari Jaksa Agung saat ini.
“Dari sekian banyak warga Indonesia akan banyak yang mempunyai kriteria tersebut,” ujar dia.
Dia mencurigai, bahwa selama ini Jaksa Agung tak menguasai persoalan yang ada di tubuh Korps Adhyakasa terutama soal penanganan kasus-kasus.