SHARE

Sudah sejak lama masyarakat menuntut agar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan Agung, menuntaskan kasus-kasus korupsi besar besar yang terjadi saat 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Banyak kasus korupsi besar di era SBY yang mangkrak di KPK, Polri dan Kejaksaan Agung, mulai dari yang besar seperti Bank Century sampai pada dugaan keterlibatan para menteri dan orang dekat presiden ketika itu.

Berbagai skandal korupsi di era pemerintahan SBY, 2004-2009 dan 2009-2014, disebut-sebut seperti mengulang tradisi yang sudah berlangsung dari zaman Orba (orde baru). Sebelum era SBY, pemerintahan Megawati Soekarnoputri juga diguncang kasus megakorupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

megaskandal

Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2000, BLBI merugikan negara Rp 138,442 triliun dari Rp 144,536 triliun BLBI yang disalurkan. Kredit itu diberikan kepada 48 bank dengan rincian 10 bank beku operasi, 5 bank take-over , 18 bank beku kegiatan usaha, dan 15 bank dalam likuidasi.

Megakorupsi kasus SKL BLBI sudah dibuka kembali oleh KPK. Tetapi, mestinya lembaga antirasuah yang memiliki kewenangan luar biasa ini segera juga memulai kembali penyelidikan kasus Bank Century dan kasus-kasus korupsi besar lainnya yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan SBY.

Muhammad Nazaruddin, mantan Bendara Umum Partai Demokrat yang terlibat di sebagian besar kasus-kasus korupsi yang terjadi di era pemerintahan SBY, bisa dijadikan aset untuk membuka keterlibatan dari banyak aktor lain di dalam kasus korupsi-korupsi besar sepanjang 10 tahun yang lalu, dan juga kasus-kasus dugaan suap korupsi yang melibatkan orang-orang dalam istana pada zaman pemerintahan SBY.

Penyelesaian kasus BLBI, Century dan P3SON Hambalang, sekaligus menjadi pembelajaran sejarah supaya kekuasaan tidak dijadikan sebagai momentum untuk memperkaya diri dan jangan sampai masyarakat berpikir bahwa kekuasaan itu untuk memperkaya diri.

Baca Juga  Ternyata Nazaruddin Mengalami Stres Kronis

Misanya, dalam proses pilkada, money politics berkembang liar. Masyarakat kemudian tidak malu lagi menerima uang itu karena mereka menganggap politik itu memang untuk cari uang. Itu logika yang sudah salah. Itulah dampak paling buruk dari praktek korupsi dan penegakan hukum yang lemah.

Masyarakat sudah semakin mereduksi makna politik sebagai permainan untuk mencari uang, padahal demokrasi adalah sistem yang menjadi kekuatan untuk membangun moralitas bersama, membangun kesejahteraan bersama, dan membangun peradaban.

Maka, untuk memulihkan kembali harga diri, harkat dan martabat demokrasi, penegakkan hukum atas kasus-kasus korupsi harus dilakukan secara optimal.

jiko

Untuk itu, para penegak hukum (KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung) harus mengambil karakter yang sama dengan Presiden Joko Widodo yaitu membuat terobosan besar melalui Revolusi Mental.

Masyarakat sadar bahwa Jokowi sedang membuat perubahan. Momentum perubahan itu juga ditunjukkan Jokowi melalui paket Reformasi Hukum.

Reformasi Hukum akan berhasil jika para penegak hukum semakin memahami Revolusi Mental.

Sehingga mereka akan membongkar kasus-kasus korupsi besar apa pun resiko politiknya.

Penegakan hukum jangan pernah menjadi retorika tetapi menjadi aksi. Momentum besar ada di tangan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, untuk mendukung pemerintahan Jokowi yang betul-betul berorientasi pada perubahan.