SHARE

JAKARTA — Pemerintah juga akan selekasnya menginformasikan ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) berkaitan dengan organisasi orang-orang (ormas). Perppu ini nanti dapat dipakai untuk membubarkan tiap-tiap Ormas yang dipandang tidak cocok dengan basic negara serta visi misi pemerintah.

Menteri Komunikasi serta Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan, walau nanti ada ormas yang dibubarkan oleh pemerintah, akses ke sosial media masih tetap dapat dikerjakan. Asalakan content yang dihidangkan sosial media itu tidak bertentangan dengan Sara serta merugikan pihak beda.

” Tidak ada bila itu (pemblokiran). Apa yang namanya penapisan, pembatasan akses didunia maya tak ada hubungannya dengan Perppu (Ormas). Kita mengacunya pada UU ITE, ” tutur Rudiantara, Rabu (12/6).

‚ÄéRudiantara menerangkan, pemblokiran pada content di sosial media baru dapat dikerjakan bila content yang dihidangkan tidak cocok dengan UU ITE. Ketidaksesuaian itu juga mesti melibatkan pihak ke-3 seperti Polri atau Tubuh Nasional Mencegah Terorisme (BNPT).

Umpamanya ada sosial media yang lakukan penipuan, jadi data itu juga akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Bila ada content yang berkaitan dengan radikalisme jadi juga akan bekerja bersama dengan BNPT. Waktu ada content berkaitan dengan obat-obatan palsu jadi dapat disuruhi data dari BPPOM.

Dengan UU ITE, Kemenkominfo baru dapat menilainya kalau sosial media ormas spesifik punya masalah serta mesti diblokir saat Kemenkominfo menilainya kalau akun itu memanglah bersebarangan dengan UU ITE. Bila tidak, jadi Kemenkominfo tidak dapat lakukan pemblokiran dengan sembarang.

Baca Juga  Kebun Salak yang Lebat ini Ada di Kota Jakarta Bukan di Sleman