SHARE

Megawati mengharapkan Presiden Jokowi dapat bersikap tegas terhadap Freeport. Presiden Indonesia ke-5 itu meminta Jokowi, Presiden ke-7 RI,  untuk tidak terpengaruh dengan berbagai tekanan dari perusahan tambang terbesar di dunia milik Amerika Serikat itu.

“Apa yang sudah mereka peroleh jauh lebih banyak dari kewajiban yang mereka berikan kepada kita,” kata Megawati.

“Saya sampaikan kepada Jim Bob, Anda selalu ingin mendapatkan jauh lebih banyak dari yang seharusnya, tetapi Anda tidak terlalu memikirkan kami, rakyat Indonesia,” ungkap Megawati menceritakan pengalamannya bersama pimpinan PT Freeport McMoran, Inc, James ‘Jim’ Bob’ Moffet.

Berbicara dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (8/12), Megawati mengungkapkan banyak hal mengenai Freeport yang sudah sejak 1967 beroperasi di Timika, Papua. Diakuinya bahwa keberadaan Freeport secara umum tidak terlalu menyenangkan rakyat Indonesia.

“Mungkin sekaranglah waktunya kita bisa bersikap lebih tegas kepada mereka,” ujar Ketua Umum PDI-P itu.

Megawati juga mengharapkan Jokowi agar dapat bersikap lebih tegas kepada para pembantunya dengan tidak mempermainkan aturan atau perundang-undangan, termasuk dalam kasus Freeport. “Anda harus bersikap tegas, harus berani. Jangan biarkan pemerintahan ini semakin tidak berwibawa,” tegas Megawati.

Freeport sudah lama mendesak pemerintah untuk melakukan pembahasan perpanjangan izin operasinya. Kontrak karya Freeport Indonesia baru akan berakhir tahun 2021, mereka menghendaki perpanjangan hingga 2041. Pembahasan perpanjangan, sesuai ketentuan yang sudah disepakati, baru bisa dilakukan tahun 2019.

Jokowi sudah didesak untuk melakukan perpanjangan izin operasi Freeport ini bahkan sebelum dilantik sebagai presiden pada medio Oktober 2014. Dia didatangi Preskom Freeport Indonesia yang juga CEO Freeport McMoran, Inc, James Moffet. Menanggapi desakan Jim Bob itu Jokowi berulangkali mengatakan bahwa waktunya masih lama.

Jim Bob bersama Maroef Syamsuddin, Presdir Freeport Indonesia, terakhir menemui Jokowi di Istana Negara pada 2 Oktober 2015. Menteri ESDM Sudirman Said ikut mendampingi.

Ada 17 permintaan yang saat itu diajukan Jim Bob dan Maroef Syamsuddin. Hanya 15 yang disambut Jokowi, sedang dua lainnya tidak, termasuk pembahasan lebih awal perpanjangan izin operasi Freeport.

1 COMMENT

  1. UUD mengamanatkan bahwa SDA dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita hormati Freeport sudah mengawali operasi tambang di Papua pada saat Indonesia memerlukan investor. Seiring waktu seharusnya negara mengambil kembali haknya untuk mengelola demi kepentingan rakyat. Semua rencana investasi dan komitment di hold sampai 2019. Pemerintah harus mengambil alih operasi secara baik dan profesional. Kalau ada hitungan investasi freeport yg melampaui 2021 belum kembali itu salah sendiri. Setuju bahwa selama ini kita sebagai pemilik tidak mendapatkan manfaat optimal, hanya di ninabobokan dgn pajak dan royalti kecil, kiya jadi mabuk sendiri, lupa rakyat sengsara. Satu point penting yg selama ini dilupakan adalah data kandungan mineral di Papua sudah dikantongi Freeport. Ini karena bertahun tahun diizinkan melakukan survey geologi. Freeport ingin lebih lama karena tidak hanya satu lokasi yang diincar, bisa saja ada lokasi2 lain yang selama ini tdk di ekspose. Info harta karun sudah dikuasai juga.

Comments are closed.