SHARE
Gamawan Fauzi, punya peran penting dalam korupsi e-KTP, namun KPK tak berani jadikan dia sebagai tersangka.

Dalam persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dari Maret hingga kini, KPK tampak belum menunjukkan kemajuan. Beberapa nama yang sudah terang-terangan disebut menerima uang aliran korupsi e-KTP, hingga kini tak ditetapkan sebagai tersangka.

Salah satunya adalah mantan Mendagri saat itu Gamawan Fauzi. Ia dikenal memiliki peran sangat sentral dalam kasus roupsi ini. Namun KPK seperti tak berani menetapkannya sebagai tersangka. SEbaliknya KPK malah ribut mengurusi peran Setya Novanto yang sebenarnya jelas-jelas tak menerim dana aliran tersebut.

Tidak bisa dipungkiri, selaku menteri dalam negeri, Gamawan Fauzi berperan penting dalam menggolkan proyek KTP Elektronik senilai Rp 5,9 triliun. Jaksa Penuntut Umum perkara dugaan korupsi penggelembungan proyek KTP Elektronik menyebutkan bahwa Gamawan Fauzi diduga menerima aliran dana senilai US$ 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta dari proyek ini. Nilai duit yang diduga diterima Gamawan Fauzi nomor dua paling besar setelah nilai duit yang diduga diterima Anas Urbaningrum senilai US$ 5 juta dolar AS.

Dalam sidang perdana kasus KTP Elektronik yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan, di antaranya tentang bagaimana Gamawan Fauzi diduga menerima aliran dana melalui saudaranya untuk menetapkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang lelang pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kemudian disebut KTP Elektronik.

Berikut antara lain dakwaan JPU, dalam perkara dengan terdakwa I Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan terdakwa II Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

”Bahwa untuk memperlancar proses penetapan pemenang lelang, pada pertengahan Juni 2011 Andi Agustinus alias kembali memberikan uang kepada Gamawan Fauzi melalui Saudaranya yakni Azmin Aulia sejumlah US$ 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 20 Juni 2011 Gamawan Fauzi menerima nota dinas dari ketua panitia pengadaan yang pada pokoknya mengusulkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012. Berdasarkan usulan tersebut pada tanggal 21 Juni 2011 Gamawan Fauzi menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 471.13-476 tahun 2011. Penetapan tersebut diikuti dengan pengumuman pemenang lelang oleh panitia pengadaan dengan masa sanggah selama 5 (lima) hari sejak diumumkan.

Inilah daftar penerima aliran dan akorupsi e-KTP.
Inilah daftar penerima aliran dan akorupsi e-KTP.

Karir politik Gamawan Fauzi mencorong sejak dia menjabat Bupati Solok, Sumatera Barat. Dalam posisi Bupati Solok, pada tahun 2004, Gamawan mendapat Bung Hatta Anti Corruption Award atas prestasi dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemudian mendukung Gamawan menjadi Gubernur Sumatera Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepincut kinerja Gamawan dan kemudian mengangkatnya menjadi Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga  KPK Ngawur Memaksakan Skenario dalam Kasus e-KTP

Usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, pada 1 Januari 2017, Gamawan Fauzi membantah tudingan menerima aliran dana dari proyek KTP Elektronik. Gamawan juga mengklarifikasi peran adiknya (Azmin Aulia) dalam proyek KTP Elektronik tersebut. Meskipun demikian Gamawan menolak berkomentar lebih jauh tentang tuduhan Muhammad Nazaruddin bahwa dirinya menerima Rp 32,3 miliar melalui Azmin Aulia.