SHARE

Menggali kuburan yang sebenarnya pasti menimbulkan bau yang tak sedap. Berbeda dengan menggali kembali kuburan SKL BLBI, yang meruap adalah aroma mewangi.

Itu karena sesungguhnya seperti itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Kuburan dari kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang mati suri digali kembali untuk mendapatkan kepastian hukum yang sebenarnya.

Ditengah upayanya menuntaskan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri yang sudah memasuki proses persidangan ke-11 di PN Tipikor Jakarta, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi diapresiasi masyarakat.

Menarik untuk ditunggu apakah KPK berani untuk membongkar kasus ini sampai keakar-akarnya, mengingat yang akan dihadapi bisa saja tokoh yang punya kekuatan luar biasa pula. Dibandingkan dengan kasus e-KTP yang tingkat kerugiannya jauh di bawah kasus SKL BLBI, tantangan yang dihadapi untuk penyelesain kasus SKL BLBI juga jauh lebih besar. Tak mengherankan jika kasus ini mangkrak sekian lama.

megaisu
Inpres SKL BLBI ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri

Upaya KPK membuka kembali kasus ini sudah dimulai dengan memeriksa kembali saksi-saksi dalam kasus pemberian SKL kepada sejumlah obligor yang diduga bermasalah. Salah satunya adalah Kwik Kian Gie, eks Menko Ekonomi era Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI.

Kwik terakhir diperiksa pada 2013 lalu, dalam kasus yang sama. Kasus ini memang sempat mati suri. Terakhir, KPK memeriksa sejumlah eks menteri pada Desember 2014. Mereka adalah Menko Bidang Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli; eks Menteri BUMN Laksamana Sukardi; dan Menko Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Pada Kamis (20/4) itu, nama Kwik Kian Gie tak ada dalam jadwal pemeriksaan KPK yang biasanya dipampangkan di ruang wartawan.

Tiba-tiba saja dia keluar dari gedung KPK pukul setengah empat sore. Kwik mengaku diperiksa dalam kasus SKL BLBI.

Baca Juga  Kasus Hambalang, E-KTP dan Olly Dondokambey
kwikin
Kwik Kian Gie

Kasus yang sedang disidik dan saya dimintai keterangan karena saya pernah ketika menjabat sebagai Menko kan pernah ada urusan dengan BLBI dan konsekuensinya,
tutur Kwik.

Dia menjelaskan, dalam pemeriksaan itu, dirinya dimintai keterangannya terkait Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Kasusnya BDNI. BDNI itu antara 2001-2002 sampai 2004, ujar Kwik.

BDNI adalah milik Taipan Sjamsul Nursalim. Bank ini merupakan salah satu yang mendapat SKL BLBI senilai Rp 27,4 triliun. Surat lunas terbit pada April 2004 dengan aset yang diserahkan diantaranya PT Dipasena (terjual Rp2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (terjual Rp1,83 triliun).

nunur
Sjamsul Nursalim

Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksan Keuangan, nilai penjualan aset milik Sjamsul untuk menyelesaikan BLBI hanya Rp 19,38 triliun. Jumlah itu cuma 36,7 persen dari total Rp 52,72 triliun utang yang dilunasi.

Sjamsul sempat ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dan dicegah tangkal pada tahun tersebut. Namun Kejagung saat itu menyebut tak ada nama Sjamsul dalam daftar buronan. Dia diduga menyuap Jaksa Urip Tri Gunawan sehingga lolos dari penyidikan kasus itu. Sjamsul pun lari keluar negeri. Kini Sjamsul disebut berada di Singapura.