SHARE

Jakarta – Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan‎ mulai bicara berkaitan problem utang pemerintah Indonesia. Hal semacam ini menyikapi banyak kritikan mengenai utang luar negeri yang selalu alami penambahan.

Luhut mengaku, ‎utang pemerintah selalu naik. Tetapi rasio utang pada Product Domestik Bruto (PDB) masih tetap ada di kisaran 27 %. Angka itu masih tetap aman karna dibawah ketentuan yang ada. Dalam Undang-Undang, rasio utang pada PDB mesti dibawah 30 %.

” Orang menyebutkan kita miliki utang. Iya, kita miliki utang namun utang kita bila diliat pada rasio GDP senantiasa dibawah 30 %, ” kata Luhut, waktu menghadiri ‎Rapat Koordinasi Nasional Unit Pekerjaan Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Menurut Luhut, tak ada yang salah dari utang yang dipunyai Indonesia, sepanjang utang itu dikerjakan untuk membiayai hal yang produktif, bukanlah untuk membayar utang yang jatuh tempo. ” Utang itu selama produktif itu tidak jadi masalah, maka dari itu saya tantang tempo hari, ‎ ” ucap Luhut.

Terlebih dulu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menilainya rasio utang pemerintah pada Product Domestik Bruto (PDB) masih tetap dibawah 30 %. Jumlah ini tambah lebih rendah dibanding rasio utang pemerintah di negara-negara anggota G20.

Tempat utang pemerintah menjangkau Rp 3. 672, 43 triliun per akhir Mei 2017. Utang itu naik sekitaran Rp 5 triliun dari tempat April 2017 sekitaran Rp 3. 667, 41 triliun.

Sesaat di Rancangan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, pemerintah memajukan saran penambahan pembiayaan utang pada kisaran Rp 42, 3 triliun-Rp 76, 6 triliun.

” Sekarang ini rasio utang pemerintah pada PDB masih tetap dibawah 30 % serta defisit APBN pada kisaran 2, 5 %. Angka ini tambah lebih rendah bila dibanding dengan negara G20 yang lain, ” catat Sri Mulyani.

Lanjutnya, dengan defisit di kisaran 2, 5 % dari PDB, ekonomi Indonesia dapat bertumbuh diatas 5 %. Berarti stimulus fiskal dapat tingkatkan perekonomian, hingga utang itu hasilkan aktivitas produktif.

” Dengan kata beda, Indonesia tetaplah mengelola utang dengan prudent (hati-hati), ” Sri Mulyani menyatakan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), disadari Sri Mulyani, tengah menggelontorkan biaya besar untuk membuat infrastruktur di Indonesia. Ini adalah usaha pemerintah untuk menguber ketertinggalan dalam pembangunan.

Lebih jauh Sri Mulyani memberikan, pembangunan ini terlambat serta tidak maksimum karna dalam kurun saat 20 th. terakhir, pemerintah Indonesia konsentrasi mengatasi krisis ekonomi 1998 serta 2008.