SHARE

JAKARTA — Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum serta Keamanan Wiranto menyaratkan kalau Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Ormas mengatur kewenangan Kementerian Hukum serta HAM dengan segera mencabut izin ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

” Dalam Perppu ada azas contrario actus, jadi instansi yang memberi izin serta mengesahkan ormas (Kemenkumham), diberi kewenangan mencabut izin itu pada saat ormas spesifik telah tidak mematuhi ketetapan izin, ” tutur Wiranto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/7).

Wiranto mengutamakan Perppu Nomor 2 Th. 2017 ini menukar UU Nomor 17 Th. 2013 tentang Ormas. Perppu di keluarkan karena UU Ormas tak akan mencukupi dalam menghindar timbulnya ormas yang bertentangan Pancasila serta UUD 1945.

” Instansi yang berikan izin ormas harusnya yang miliki wewenang mencabut serta membatalkan izin itu, serta hal semacam ini yg tidak masuk dalam Undang-Undang 17 itu. Lalu dalam undang-undang lama, ajaran bertentangan dengan Pancasila terbatas pada Atheisme, Marxisme Leninisme, walau sebenarnya ada ajaran beda yang diarahkan untuk ganti ideologi Pancasila serta UUD 1945 serta ganti eksistensi NKRI, ” tutur dia.

Wiranto menyatakan Perppu tidak punya maksud membatasi kebebasan ormas, bukanlah juga adalah aksi kesewenangan pemerintah atau usaha mendiskreditkan ormas Islam. Perppu hanya untuk menjaga persatuan serta kesatuan bangsa, serta untuk melindungi eksistensi bangsa Indonesia.

” Perppu diarahkan untuk kebaikan. Pemerintah memohon orang-orang tetaplah tenang, terima Perppu dengan jernih serta masak, ” tutur dia.

Wiranto mengutamakan pentingnya kewenangan dari instansi pemberi izin ormas untuk lakukan pencabutanbizin pada saat ormas spesifik tidak mematuhi izin yang sudah diberi. ” Organisasinya yang bertentangan dengan Pancasila mana saja, itu kelak di sampaikan oleh instansi yang keluarkan izin, yaitu berada di Kemenkumham serta beberapa di Kemendagri, ” kata dia.