SHARE

SEMARANG — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meyakinkan pencairan pertolongan sosial Non-Tunai Program Keluarga Keinginan (PKH) step ke-3 telah dapat diawali pada awal Agustus 2017. Mensos menyatakan pencairan PKH mesti pas saat, tidak bisa ditunda-tunda karna menyangkut kebutuhan Keluarga Penerima Faedah (KPM).

Khofifah menyebutkan besaran PKH untuk step ke-3 Rp 500 ribu. ” Tim Kemensos dengan HIMBARA sekarang ini tengah maraton menyiapkannya, ” kata Mensos selesai meninjau pencairan PKH di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Jumat (21/7), lewat tayangan pers yang di terima Republika, Sabtu (22/7).

Mensos juga memohon pada kota serta kabupaten yang belum juga cair untuk pro aktif serta tingkatkan koordinasi dengan lembaga berkaitan. ” Dengan Himpunan Bank Punya Negara (HIMBARA), pemerintah daerah, dan agen bank setempat, ” tutur dia.

Untuk meyakinkan pencairan jalan lancar, Mensos memonitor segera sistem pencairan bansos PKH dengan non-tunai di sebagian titik di Indonesa. Sebagian salah satunya Kabupaten Belitung Timur (20/7), Kabupaten Semarang (21/7), Kabupaten Probolinggo (22/7) serta Kabupaten Mojokerto (23/7).

” Efek PKH begitu penting baik dalam bagian ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Jadi tak ada argumen untuk menahan-nahan, ” tutur Khofifah.

PKH mensyaratkan tiap-tiap KPM melakukan keharusan yaitu menyekolahkan anaknya, pelihara kesehatan serta tingkatkan produktivitas keluarga. Prasyarat itu mesti dipenuhi untuk kelangsungan penerimaan bansos PKH.

Hasil pelajari Bank Dunia th. 2012 serta 2015, efek PKH tunjukkan penambahan ibu hamil yang memeriksakan kehamilan 7 %, imunisasi komplit bertambah 8 %, memeriksakan kesehatan balita bertambah 22 %.

Di bagian pendidikan ada penambahan partisipasi SD 2, 2 % serta SMP 4, 4 %. Pengeluaran keluarga untuk makanan berprotein tinggi juga bertambah 10 %.

Baca Juga  NasDem: Itu Kan Maunya PKB, Terkait Khofifah yang Diminta Tak Maju Pilgub Jatim

Pada 2017, jumlah penerima bansos non tunai menjangkau 6 juta KPM. Sesaat 201, 8 jumlahnya juga akan ditingkatkan jadi 10 juta KPM.

Mensos menyebutkan hal semacam ini sesuai sama arahan Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan bansos dengan non-tunai berkaitan aplikasi keuangan inklusif untuk keluarga miskin. Bansos PKH disalurkan lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang di desain jadi kartu kombo multifungsi.

” Berarti KKS ini diaplikasikan bukan sekedar untuk bansos PKH, namun juga untuk Pertolongan Pangan Non Tunai (BPNT), LPG 3 kg, bansos Penyandang Disabilitas, bansos Lanjut usia, ” kata Mensos memberikan.

Data Kementerian Sosial mencatat jumlah Bansos di Kabupaten Belitung untuk 2017 sebesar Rp 15, 79 miliar. Terbagi dalam bansos PKH Rp 4, 2 miliar untuk 2. 229 keluarga, pertolongan Beras Sejahtera Rp 11, 45 miliar untuk 8. 348 keluarga.

Setelah itu bansos disabilitas Rp30 juta untuk 10 jiwa, bansos lanjut usia Rp100 juta untuk 50 jiwa. Bansos untuk Kabupaten Semarang pada th. 2017 totalnya menjangkau Rp 97, 8 miliar.

Dengan perincian bansos PKH sebesar Rp 30, 1 miliar untuk 15. 920 keluarga, pertolongan Beras Sejahtera Rp 67, 1 miliar untuk 48. 974 keluarga, bansos disabilitas sebesar Rp 471 juta untuk 157 jiwa, bansos lanjut usia sebesar Rp 100 juta untuk 50 jiwa.