SHARE

Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan, ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasar pada zonasi diaplikasikan untuk pemerataan sekolah di tiap-tiap lokasi.

Meskipun demikian, Muhadjir mengaku, bila pihaknya sekarang ini masih tetap terima yang dirasakan berkaitan kebijakan itu. Ia juga menyatakan, juga akan mengevaluasi ketentuan itu yang akan datang.

” Saya minta semuanya pihak bersabar, karna ini kan baru th. pertama, ” kata Muhadjir, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/7/2017).

Dianya memberikan, system zonasi di buat untuk menyingkirkan stigma sekolah favorite, buka kesempatan untuk anak yang tinggal di tempat sekolah paling dekat, serta anak kurang dapat tetaplah dapat sekolah di tempat paling dekat.

” System (zonasi) ini semangatnya supaya anak kurang dapat tetaplah dapat sekolah negeri. Dengan dekatnya letak sekolah dengan bertempat siswa, jadi saya berharap biaya yang di keluarkan oleh orang-tua juga lebih murah, ” ucapnya.

Masalah belum juga meratanya sekolah paling dekat di beberapa tempat, ia menjelaskan, hal tersebut yaitu pekerjaan pemerintah daerah setempat.

” Untuk problem sarana-prasarana sekolah dari tahap SD sampai SMP, kami serahkan ke pemerintah kabupaten serta kota. Sesaat untuk SMA serta SMK, kami serahkan ke pemerintah propinsi, ” terang dia.

Terlebih dulu, Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan mewajibkan semuanya sekolah untuk mengaplikasikan system zonasi dalam mengadakan PPDB th. ajaran 2017/2018.

Pemerintah propinsi mengawal PPDB untuk tahap SMA/SMK sederajat, sedang pemerintah kota serta kabupaten mengawasi proses pada tahap SD/SMP sederajat.

Tetapi, pada implementasinya, ketentuan itu banyak memetik pro serta kontra dari beberapa pihak, terlebih orang-tua.