SHARE

JAKARTA — Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, kebijakan yang sudah di keluarkan Kementerian Kelautan serta Perikanan akan tidak mundur karna hal tersebut untuk menegakkan kedaulatan nasional.

” Apabila retreat (mundur) jadi yang rugi yaitu juta-an orang orang-orang perikanan Indonesia, ” kata Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Susi, apabila dia mengalah serta menarik regulasi yang sudah dicetuskannya, jadi rutinitas lama yang jelek di bidang kelautan serta perikanan juga akan kembali. Menteri Kelautan serta Perikanan menyatakan, apa yang dikerjakannya hanya yaitu untuk menegakkan kedaulatan dan rasa cinta pada bangsa serta negara.

Susi Pudjiastuti tidak inginkan bidang perikanan jadi seperti beberapa bidang yang lain yang ada di Tanah Air namun dikuasai asing. Terlebih Republik Indonesia, tutur dia, mempunyai lokasi coastal fisheries atau penangkapan ikan yang begitu luas.

Disamping itu, pengamat bidang kelautan Abdul Halim menyebutkan, Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) bersama dengan grup nelayan mesti bisa temukan titik temu untuk mencari jalan keluar paling baik pengembangan perikanan di Tanah Air. ” Ke-2 iris pihak mesti mengusahakan ada titik temu menangani efek sosial ekonomi yang keluar sesudah terbitnya Ketentuan Menteri KKP No 2/2015, ” kata Abdul Halim di Jakarta, Rabu (5/7).

Regulasi itu yaitu berkaitan mengenai larangan pemakaian alat penangkapan ikan type pukat hela serta pukat tarik di lokasi pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. KKP keluarkan ketentuan itu diantaranya karna type alat tangkap itu dinilai sudah menyebabkan berkurangnya sumber daya ikan dan meneror kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

Menurut Abdul Halim, titik temu yang dapat disetujui diantaranya yaitu menyegerakan pergantian alat tangkap, memfasilitasi permodalan, serta menyosialisasikan usaha peralihan alat tangkap tanpa ada mengkriminalisasi nelayan di laut. ” Titik temu berikut yang belum juga diraih hingga demo keluar, ” tutur Abdul Halim yang menjabat jadi Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu.

Baca Juga  Susi: Itu Wilayah Kita, Terkait Nama Laut Natuna Utara Diprotes China

Ia juga memiliki pendapat kalau tekanan orang-orang untuk mencabut beberapa ketentuan di bagian kelautan serta perikanan adalah tanggapan atas ketakmampuan birokrasi KKP menangani efek sosio-ekonomi yang muncul sesudah diterbitkannya bermacam regulasi itu.

Seperti diberitakan, Front Nelayan Indonesia merencanakan lakukan tindakan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 dalam rencana untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka dan keprihatinan pada beragam ketentuan yang dinilai sudah memberatkan nelayan. Launching Front Nasional Indonesia menyebutkan kalau sekitaran 50 orang perwakilan nelayan se-Jawa sudah lakukan konsolidasi di Jakarta, 4 Juli 2017, karna resah atas beragam kebijakan yang di keluarkan Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti. Bermacam elemen nelayan yang ada datang dari beberapa kota seperti Tegal, Lamongan, Rembang, Pati Juwana, Brebes, Probolinggo, Indramayu, Batang, Sukabumi, Tangerang, Pandeglang, serta Muara Baru.