SHARE
Gmawan Fauzi menolak dan bersikeras tak terima dana korupsi e-KTP.

Sebagai Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi adalah figur yang menginisiasi proyek e-KTP pada tahun 2010. Tujuannya tentu sangat mulia karena akan menuntaskan masalah kependudukan di Indonesia. Namun apa lancung, ternyata semua yang dilakukan itu berujung pada kegagalan proyek ini.

Korupsi besar-besaran telah terjadi. Dari dana e-KTP sebanyak 5,9 triliun rupiah, dana yang jadi bancakan sebanyak 2,3 triliun rupiah. Alih-alih menyelesaikan masalah kependudukan, proyek ini malah menambah beban negara. Bahkan e-KTP kini menyisakan tumpakan persoalan karena banyak blaanko e-KTP yang habis dan masyarakat tak bisa membuat kartu tanda penduduk yang baru.

Presiden Joko Widodo pun murka melihat fakta tersebut. “SEmua bubrah gara-gara dananya dikorupsi,” kata Jokowi. Lalu siapa yang melakukan korupsi?

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah menyidik kasus ini. Bahkan sudah melimpakan kasusnya ke Pengadilan Tipikor sejak pekan lalu. Beberapa nama dibidik, bahkan Irwan dan Sugiharto, dua pejabat dio KemendagriĀ  sudah dijadikan terdakwa. Di atas mereka berdua, Gamawan Fauzi diyakini sebagai orang yang memiliki peran besar.

Namun Gamawan menolak tuduhan itu meski banyak petunjuk mengarah padanya. Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, bersumpah tak pernah menerima uang dari proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, seperti disebutkan dalam dakwaan atas dua bekas anak buahnya: Irman dan Sugiharto.

“Kalau saya terima, saya mohon kepada Tuhan agar saya ditelan bumi saat ini juga,” kata Gamawan .

Dua mantan bawahan Gamawan, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman dan mantan ketua panitia lelang Sugiharto, yang menjadi terdakwa perkara korupsi proyek itu tentu tak asal bivcara.

Dalam dakwaan juga disebutkan Gamawan tiga kali menerima uang. Pertama, melalui Afdal Noverman, adik seayahnya, sebesar US$ 2 juta atau sekitar Rp 19,4 miliar pada Maret 2011, agar Gamawan tidak membatalkan proyek e-KTP.

Baca Juga  Kesimpulan Agus Rahardjo Justru Kaburkan Pelaku Aksi Kekerasan

Selanjutnya, pada Juni 2011, melalui Azmin Aulia, adiknya yang lain, dia disebut menerima US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 24,2 miliar. Tujuannya, Gamawan menetapkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang lelang. Ini keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Gamawan juga dituduh menerima uang dari Irman Rp 50 juta di lima daerah dan Rp 500 juta untuk pelaksanaan acara di Yogyakarta.

“Saya tidak terima uang e-KTP satu sen pun,” ujar Gamawan. Untuk uang Rp 50 juta yang disebut di dakwaan itu, mantan Gubernur Sumatera Barat ini menjelaskan bahwa ia menerima Rp 50 juta sebagai uang sosialisasi di lima daerah. “Sebagai menteri, saya mendapat honor Rp 5 juta untuk satu jam berbicara. Kalau dua jam Rp 10 juta.”

Gamawan mengungkapkan dirinya telah berpesan pada Irman, untuk menjaga peraturan, jangan sampai ada KKN, dan buat proyek ini sukses. “Saya minta dua kali KPK dan BPK untuk audit. Ada tidak mens rea saya berbuat jahat?” tuturnya.