SHARE
Dr Syaiful Bakhri, SH, MH
Dr Syaiful Bakhri, SH, MH

“SEBELUMNYA sudah dipaparkan pandangan hukum terkait Pasal 12 huruf (e) Undang undang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 huruf (e) sebenarnya berasal dari Pasal 423 KUHP, tetapi jika kedua ketentuan tersbeut dibandingkan, ternyata terdapat perbedaan yang sangat menggangu untuk dapat memahami ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf (e).

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri”

Antara unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dengan unsur “menyalahgunakan kekuasaan” pada perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf (e) ada kata “atau”, sedangkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 423 KUHP tidak ada kata “of” atau “atau”, yang ada hanya tanda baca berupa “koma”.

Akibatnya, jika diikuti perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf (e), unsur “menyalahgunakan kekuasaan” merupakan alternatif dari unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Tetapi, jika diikuti perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 423 KUHP, unsur “menyalahgunakan kekuasaan” merupakan sarana dari pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”@@@