SHARE

Sidang praperadilan Miryam S Haryani vs Komisi Pemberantasan Korupsi akan digelar hingga adanya keputusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menggelar praperadilan ini.

Dengan demikian, proses persidangan belum akan selesai setelah KPK menyampaikan argumentasinya atas gugatan dari tim kuasa hukum Miryam S Haryani.  Argumentasi dari lembaga antirasuah yang dinilai sewenang-wenang dalam menetapkan status tersangka kepada Miryam itu disampaikan pada persidangan Selasa (16/5) ini.

Dari dua kali sidang praperadilan yang digelar, Senin kemarin dan Selasa ini, Miryam S Haryani belum dihadirkan. Patriani Paramitha Mulia dari tim kuasa hukum Miryam, menyatakan, bahwa Miryam direncanakan dihadirkan pada persidangan Rabu (17/5) besok.

asiadisem
Asiadi Sembiring, hakim tunggal pada persidangan gugatan praperadilan Miryam Haryani vs KPK di PN Jaksel

“Untuk materi persidangan berikutnya kan mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli. Kami meminta izin hakim untuk menghadirkan ibu Miryam S Haryani sebagai pemohon, prinsipal,” jelas Mitha, Selasa (16/5) di PN Jaksel, kawasan jalan Ampera.

Mitha mengaku tak terlalu memikirkan pernyataan arogan yang dilontarkan kepala biro hukum KPK, Setiadi, agar mereka jangan bersikap ngawur dan mati-matian  membela Miryam S Haryani sebagai terduga korupsi. Mereka tetap fokus dalam mengetengahkan aspek-aspek hukum terhadap kliennya.

Persidangan gugatan Miryam S Haryani melawan kepongahan KPK di PN Jaksel ini dipimpin oleh Asiadi Sembiring. Dia menjadi hakim tunggal pada majelis ini.

Tim kuasa hukum meminta izin kepada hakim Asiadi Sembiring untuk menghadirkan Miryam S Haryani di persidangan ketiga, Rabu besok, dengan agenda pemeriksaan saksi.

mita
Patriani Paramita Mulia dari tim kuasa hukum Miryam S Haryani

Kendati demikian, Mita akan menerima apapun jawaban Asiadi nantinya. “Kan minta saja, namanya minta kan boleh. Tapi kita hargai saja apapun yang diberikan karena kan alat bukti kita ada yang lain juga,” ucap Mita.

KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka karena dianggap memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus korupsi KTP-el dengan terdakwa Irman dan Sugiharto pada 23 Maret 2017. Miryam dijerat Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga  Prof.Romli Atmasasmita Pernah Soroti Kasus E-KTP, Ada yang Ganjil Dalam Surat Dakwaan

Penetapan Miryam S Haryani sebagai tersangka ini menuai kecaman. Penetapan Miryam sebagai tersangka itu dianggap tidak sah, dengan dua alasan.  Pertama, KPK dinilai tidak berwenang menetapkan Miryam sebagai tersangka pemberian keterangan palsu. Kedua, KPK dianggap kekurangan alat bukti dalam menetapkan Miryam sebagai tersangka.