SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, sebagai tersangka terkait kasus korupsi e-KTP Kemendagri.

“Tersangka Miryam S Haryani diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan tindak pidana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto,”ujar Febri Diansyah, juru bicara KPK, Rabu (5/4).

Atas perbuatannya Miryam S Haryani disangkakan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus atau Andi Narogong sebagai tersangka.

Andi adalah pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP, Andi bersama dua terdakwa lain, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, serta Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto, diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi hingga merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.

Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, peran Andi disebut sangat sentral. Ia diduga mendalangi korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun ini. Andi diduga berperan aktif mulai ijon saat pembahasan anggaran, proses tender, hingga mark up bahan belanjaan.

cabutin
Miryam S Haryani saat mencabut BAP-nya

Terkait dengan penetapan tersangka untuk Miryam S.Haryani, ia dituduhkan memberikan keterangan palsu pada saat persidangan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Miryam tak mau mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya pada saat penyidikan, yang dilakukan tahun 2016.

Saat mencabut BAP-nya Miryam tidak mengakui adanya pemberian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014. Menurut dia, keterangan yang dia beberkan dalam berita acara pemeriksaan merupakan karangan semata karena merasa ditekan oleh penyidik.

Baca Juga  Ini yang Membuat Jaksa KPK Kecut untuk Kedua Kalinya

Dalam surat dakwaan jaksa, saat menjadi anggota Komisi II, politisi Hanura Miryam S. Haryani disebut pernah meminta uang kepada eks Dirjen Dukcapil Kemdagri Irman sebesar USD 100 ribu untuk Chairuman Harahap.

Duit yang diminta disebut untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke beberapa daerah. Miryam disebutkan juga meminta uang Rp 5 miliar kepada Irman untuk kepentingan operasional Komisi II DPR RI.

Atas permintaan Miryam pada Agustus 2012 itu, Irman memerintahkan Sugiharto, yang saat itu menjabat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, menyiapkan uang untuk diberikan kepada Miryam.

Uang itu disebut jaksa pada KPK dibagi-bagikan secara bertahap, dengan rincian, salah satunya, untuk 4 pimpinan Komisi II, yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi, masing-masing sejumlah USD 25.000

Pada persidangan pertama yang diikutinya, 23 Maret, Miriam menangis dan meminta BAP-nya dicabut. Alasannya, karena keterangannya diberikan dalam tekanan oleh penyidik KPK yang memeriksanya, yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan Irwan Santoso.

konfron
Miryam S Haryani saat dikonfrontasi dengan Novel Baswedan dkk

Saat dikonfrontasikan dengan tiga penyidik KPK yang memeriksanya, pada persidangan 30 Maret, diputar juga CCTV dari pemeriksaan di gedung KPK itu. Dalam rekaman CCTV itu tak terlihat kalau Miryam dalam kondisi tertekan.

Novel Baswedan bahkan mengkonfirmasikan bahwa saat dalam pemeriksaan di gedung KPK pada 2016 itu Miryam menyebut kalau ia diminta oleh beberapa rekannya di Senayan agar tidak memberikan pengakuan sebenarnya dalam pemeriksaan.

nurdin
Waketum Partai Hanura Nurdin Tampubolon. Tidak ada pembelaan hukum dari partai untuk Miryam

Sehubungan dengan penetapan tersangka oleh KPK ini Miryam S.Haryani sangat mungkin akan segera mendapatkan sanksi dari partainya.

Baca Juga  KPK, Jika Bersih Kenapa Takut Hak Angket?

“Kita akan follow up. Kalau berdasarkan AD/ART kita, ya dia diberhentikan,” kata Waketum Hanura Nurdin Tampubolon, Rabu malam.

“Sesuai AD/ART partai, saya kira tidak ada bantuan hukum yang diberikan,” terang Nurdin Tampubolon.