SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi serius mempertimbangkan dilakukannya upaya hukum terhadap Miryam S.Haryani yang memberikan keterangan palsu dalam kesaksiannya pada persidangan kasus dugaan korupsi peroyek e-KTP Kemendagri.

Mempercepat proses hukum pada Miryam, salah satu anggota Komisi II DPR periode 2010-2014,  dapat mengurai sengkarut upaya oknum tertentu yang diduga ingin menghalangi penegakan hukum.

Dalam hal ini, menghalangi penegakan hukum kasus pencabutan BAP Miryam oleh seorang lawyer muda.

Di persidangan Kamis 0 (30/3) lalu terungkap, Miryam S.Haryani disebutkan bertemu dengan seorang pengacara muda di biro hukum Elza Syarief.

katp

Pengacara tersebut disebut menyarankan agar Miryam S. Haryani  mencabut isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dia tandatangani saat penyidikan di kantor KPK, September 2016.

Dari penelusuran Nasionalisme.net,  pengacara tersebut diduga adalah Anton Taufik.

Pada persidangan Kamis lalu itu jaksa KPK sempat menanyakan pertemuan Miryam dengan Anton di kantor Elza Syarief.

“Ada enggak seorang pengacara masih muda menemui saudara? Pengacara bukan associate atau lawyer di kantor Elza Syarief?” tanya jaksa KPK kepada Miryam.

Miryam menjawab lupa karena menurut dia yang ditemui adalah pegawai di kantor Elza Syarief yang sudah dia kenal.
“Ini kan dua tiga minggu sebelum dipanggil ke persidangan ini. Gimana?,” tanya jaksa lagi.

jhon
Hakim Ketua sidang kasus e-KTP, Jhon Halasan Butar Butar

“Tapi saya kan nggak pernah janjian sama pengacara lain,” Miryam kembali membantah.

“Saya nggak tanya janjian. Saya nanya ketemu nggak seorang pengacara muda di kantor Elza Syarief,” tanya jaksa lagi.

“Tidak,” jawab dia.

“Tidak ada menyuruh mencabut BAP,” kembali jaksa mencecar Miryam.

“Tidak ada,” jawab Miryam singkat.

Dalam Pasal 174 KUHAP dijelaskan, apabila saksi memberikan keterangan palsu, maka hakim ketua sidang karena jabatan atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut terlebih memberikan keterangan palsu dibawah sumpah.

Baca Juga  Pegawai KPK Gelar Doa Bersama Di 100 Hari Penyerangan Novel
veluk
Novel Baswedan

Menurut keterangan yang dihimpun Nasionalisme.net, saksi yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya alias berbohong, mereka bisa kena ancaman hukuman tiga sampai 12 tahun penjara.

Ini bisa menjadi contoh bagi saksi lain, untuk bicara yang sebenarnya, karena kalau tidak ada ancaman hukuman 3 sampai 12 tahun penjara.

Pada persidangan sebelumnya, Miryam membantah semua keterangan yang telah tertuang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP Kemendagri ini.

Ia mengaku  sama sekali tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagaimana yang dia sampaiklan saat proses penyidikan di KPK, di mana dia empat kali diperiksa oleh Novel Baswedan dkk.

Miryam bahkan mengaku diancam oleh penyidik KPK, yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan Irwan Santoso saat melengkapi BAP-nya.

Setelah dikonfrontasi dengan tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan.

sugi
Irman (kiri) dan Sugiharto, dua terdakwa kasus e-KTP. Keduanya berperan membagi-bagi uang yang diberikan oleh Andi Narogong, yang juga sudah menjadi tersangka

Dalam persidangan, salah satu terdakwa dalam kasus ini, Sugiharto, memastikan menyerahkan uang senilai 1.200.000 Dolar Amerika Serikat kepada politisi Hanura itu.

Uang tersebut diserahkan empat kali yakni pertama Rp 1 miliar, kemudian 500.000 Dolar Amerika Serikat, ke-3 Rp 100.000 Dolar AS dan terakhir Rp 5 miliar.

“Saya ingin menyampaikan Yang Mulia saksi ini telah menerima 4 kali pemberian dari saya. Kalau ditotal semua 1.200.000 US Dolar,” kata Sugiharto.

Miryam mengaku tetap tidak pernah menerimanya.

“Tidak benar dan tidak pernah saya terima,” aku Miryam.