Home News MK Putus Uji Materi Aturan Konsultasi KPU dengan DPR-Pemerintah Senin

MK Putus Uji Materi Aturan Konsultasi KPU dengan DPR-Pemerintah Senin

128
0
SHARE

Ketetapan dalam pasal itu mewajibkan Komisi Penentuan Umum (KPU) berkonsultasi dengan DPR serta pemerintah sebelumnya mengambil keputusan Ketentuan KPU (PKPU). Hasil konsultasi yang dikerjakan berbentuk mengikat untuk KPU.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyebutkan, sidang akan di gelar di ruangan sidang Paling utama Gedung MK, Jakarta Pusat, jam 13. 30 WIB.

” Karna memanglah telah usai kajian serta drafting putusan, ” kata Fajar waktu dihubungi, Senin (9/7/2017).

KPU terlebih dulu memajukan uji materi pada Oktober 2016. KPU menilainya, ketetapan pasal itu sudah menganggu prinsip kemandiriannya sebagai pelaksana pemilu yang harusnya berdiri sendiri tanpa ada mesti ada desakan pihak mana juga.

KPU serta beberapa pengamat menginginkan MK selekasnya memutus uji materi. Terutama sekarang ini rancangan undang-undang (RUU) pemilu tengah dibicarakan di DPR.

Ketentuan MK atas uji materi yang diserahkan KPU itu berikan kepastian tempat penyelenggara pemilu dalam pengaturan ketentuan pemilu 2019.

Menurut Fajar, walau banyak pihak yang menyebutkan pendapat serta mengkaitkan kajian RUU Pemilu tengah berjalan jadi argumen supaya MK selekasnya memutus uji materi itu, namun hal tersebut tidaklah pertimbangan sembilan hakim konstitusi untuk membacakan putusannya hari ini.

” Kalau, putusan itu dinanti-nantikan dalam kaitan dengan kajian RUU Pemilu, itu masalah beda. MK tidak ambil momentum apapun. Saat telah usai, ya selekasnya diputus, ” kata Fajar.

Apapun sebagai ketentuan hakim konstitusi, kata Fajar, semuanya pihak mesti menghormati akhirnya.

” Lepas apapun pertimbangan serta putusannya kelak, punya pengaruh segera atau tidak dengan kajian RUU Pemilu, putusan MK harus untuk dihormati dengan ditaati serta dikerjakan, ” tutur dia.

Diterima baik

Disamping itu, bekas Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyongsong baik kalau pada akhirnya MK membacakan putusan uji materi yang diserahkan saat dianya jadi komisioner KPU.

Putusan MK, kata Hadar, akan memberi kepastian mengenai status konsultasi, ketentuan konsultasi, serta jalinan pada KPU dengan DPR serta pemerintah, terutama dalam penetapan PKPU serta panduan tehnis (Juknis).

” Dari sisi saat, pas, mengingat sekarang ini UU pemilu akan selekasnya diputuskan dan telah diawali (step) pengaturan PKPU oleh KPU, baik untuk pilkada 2018 ataupun pemilu yang akan datang (2019), ” kata Hadar.
Hadar juga mengharapkan bila MK mengambil keputusan kalau ketetapan konsultasi KPU dengan DPR serta pemerintah yang akhirnya mengikat bisa dibatalkan oleh MK. Hal semacam ini untuk melindungi independensi penyelenggara pemilu.

” Substansi ini yang terutama, karna kemandirian KPU yaitu satu kewajiban agar bisa terlaksananya penentuan yang berintegritas, ” kata Hadar.

Seirama dengan Hadar, bekas Komisioner KPU yang lain, yaitu Ida Budhiati mengharapkan MK membatalkan ketetapan itu. Akan tetapi, Ida mengingatkan pada semua pihak, baik DPR, Pemerintah, KPU, serta orang-orang supaya terima putusan MK.

” Apapun putusan MK mesti dihormati, ” kata Ida.