SHARE

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan kalau hasil dari rapat konsultasi pada Komisi Penentuan Umum (KPU) dengan DPR tidak berlaku mengikat.

Hal semacam ini di sampaikan Wakil Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan uji materi Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Th. 2016 mengenai Penentuan Kepala Daerah (Pilkada) yang di gelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

” Menyebutkan, pasal 9 huruf a UU No. 10 Th. 2016. . . selama frasa ‘yang keputusannya berbentuk mengikat’, bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia th. 1945 serta tidak memiliki kemampuan hukum mengikat. ” kata Anwar.

Ikut ada dalam persidangan, bekas Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay serta Sigit Terakhir.

Mengenai satu diantara pertimbangannya, MK menilainya kalau keharusan konsultasi tidak menyalahi undang-undang namun frasa ” yang keputusannya berbentuk mengikat ” menyandera KPU.

KPU terlebih dulu memajukan uji materi pada Oktober 2016. Uji materi dikerjakan pada pasal 9 huruf a UU Nomor 10 th. 2016 mengenai Pilkada yang bunyinya, ” Pekerjaan serta wewenang KPU dalam penyelenggaraan Penentuan mencakup : a) membuat serta mengambil keputusan Ketentuan KPU serta dasar tehnis untuk tiap-tiap bagian Penentuan sesudah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Pemerintah dalam komunitas rapat dengar pendapat yang keputusannya berbentuk mengikat “.

KPU menilainya, ketetapan pasal itu sudah menganggu prinsip kemandiriannya jadi pelaksana pemilu yang harusnya berdiri sendiri tanpa ada mesti ada desakan pihak manapun.