SHARE

RABU (16/12) siang ini, Mahkamah Kehormatan Dewan akan memutuskan hasil persidangannya dari tuduhan pelanggaran etik kepada Ketua DPR Setya Novanto. Keputusan diambil tanpa perlu memanggil kembali Setnov atau pun pengusaha Mohamad Riza Chalid, yang disebut-sebut terekam dalam pembicaraan permintaan saham Freeport, seperti yang diadukan oleh menteri ESDM Sudirman Said.

MKD tak ingin memperlarut permasalahan yang melibatkan Setnov ini. Masyarakat sudah tak sabar menunggu keputusan MKD. Masyarakat mengapresiasi apa pun keputusan MKD, sebab itu yang terbaik bagi bangsa ini. Masyarakat sudah cerdas untuk menilai mana yang baik, kurang baik atau tidak baik sama sekali.

Dalam konteks itu masyarakat berpendapat bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Presdir Freeport Maroef Syamsuddin tak bisa dibenarkan. Penyadapan ilegal itu dimaksudkan hanya untuk mengadu-domba. Penyadapan dilakukan sebagai bentuk pemerasan. Penyadapan dibuat untuk kepentingan Freeport semata.

Proses persidangan di MKD sudah dilakukan dengan benar. MKD patut dipuji karena sudah bersikap ‘maju tak tak gentar’ dalam menyikapi tekanan dan serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kepentingannya di Freeport terganggu.

Jika MKD berlama-lama menyelesaikan kasus ini, mereka bisa dituding macam-macam. Sengaja mengulur-ulur waktu. MKD harus menjawab tuntutan dan harapan masyarakat bahwa kasus ini sudah diselesaikan, bahkan sesuai target, sebelum masa reses DPR dimulai pada Jumat (18/12) nanti.

Fakta-fakta yang diperoleh MKD dari persidangan sudah lebih dari cukup untuk membuat keputusan. Karenanya MKD juga merasa tak perlu memanggil Riza Chalid.

MKD sudah meminta keterangan dari Menteri ESDM Sudirman Said, Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, Ketua DPR Setya Novanto dan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan. Dari aduan, kesaksian, pembelaan, dan pernyataan-pernyataan mereka, MKD sudah dapat langsung membuat keputusan.

MKD juga berpendapat tak perlu lagi memaksakan untuk memperoleh bukti rekaman milik Maroef Syamsuddin yang diserahkan ke pihak kejaksaan agung. Alat bukti rekaman tidak bisa diambil kembali karena Maroef Syamsuddin sudah memberi ‘wasit’ kepada kejaksaan agung untuk tidak memberikannya pada pihak manapun.