SHARE

MASYARAKAT sejak awal tidak terlalu berekspetasi tinggi terhadap penyelesaian kasus dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. Apalagi, belakangan diketahui bahwa tuduhan terhadap ketua DPR sengaja dilakukan sebagai pengalihan dari keinginan Freeport Indonesia yang memaksakan perpanjangan kontrak karyanya di Indonesia.

Mantan Menteri Kehakiman Muladi menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa dibodohi oleh pengalihan-pengalihan semacam itu. Tudingan terhadap Setya Novanto tidak ada apa-apanya dibanding permasalahan besar terkait perpanjangan kontrak karya Freeport tersebut.

Perpanjangan kontrak karya Freeport menyangkut harkat dan wibawa bangsa. Sementara tuduhan terhadap ketua DPR bisa dianggap sebagai riak kecil ditengah gelombang besar dari upaya pemaksaan perpanjangan kontrak karya Freeport.

Muladi yang juga sesepuh Partai Golkar menilai bahwa dalam mengambil keputusannya MKD sudah seharusnya terbebas dari tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Sebab, dia mendapat kabar adanya tekanan terhadap pimpinan MKD.

Karenanya, sejak awal Muladi meminta proses yang dilakukan MKD ikut diawasi publik. Karena dalam perjalanannya orang-orang di MKD dikhawatirkan akan berpihak pada kepentingan kelompoknya masing-masing, baik dari KMP atau KIH.

Terkait substansi kasus, Muladi menilai jika dibawa ke ranah hukum jelas tidak mudah juga. Tidak adanya barang bukti yang otentik, membuat kasus ini bisa gugur di tengah jalan