SHARE

Untuk kepentingan penyidikan dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil mantan Presiden Komisaris PT Gajah Tunggal Mulyati Gozali.

Mulyati Gozali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun, sebagaimana beberapa pemanggilan sebelumnya, Mulyati Gozali tetap tak memenuhi panggilan KPK. Artinya, untuk kesekian kalinya dia mangkir.

Pemeriksaan terhadap Mulyati sedianya dilakukan untuk menelusuri dan memetakan aset-aset milik Sjamsul yang berasal dari dana BLBI. Seperti diketahui, penyidik KPK tengah membidik perusahaan milik Sjamsul -salah satunya Gajah Tunggal- dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemidanaan Korporasi.

Penyidik menggunakan Perma Pidana Korporasi untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 triliun akibat korupsi pemberian SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim.

gozali
Mulyati Gozali

Hanya saja, Perma itu tidak dapat diterapkan kepada BDNI lantaran sudah tutup akibat krisis ekonomi 1997-1998.

Perma Pidana Korporasi ini akan diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan Sjamsul Nursalim yang menikmati aliran dana dari BLBI. Salah satunya PT Gajah Tunggal Tbk.

Hal ini dimungkinkan karena berdasar Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan bahwa perusahaan yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana.

Namun, aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan bisa diperkarakan. Disamping memeriksa Mulyati Gozali, KPK juga meminta keterangan dari Jusak Kazan, mantan Deputi Bidang Sistem, Prosedur dan Kepatuhan BPPN.

Baca Juga  KPK Makin Ngawur Saat Jadi Alat Politik