SHARE

Ini masih seputar kehadiran Gubenur Bank Indonesia Agus Martowardojo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korups untuk mendudukannya di kursi saksi pada persidangan ketiga kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

Agus Martowardojo Rabu (22/3) malam ini dipastikan sudah tiba kembali di Jakarta setelah menjalankan tugas di Jerman dan Swiss.

Namun, kepastian kehadiran Agus pada lanjutan persidangan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri itu masih tanda-tanya.

Sidang ketiga PN Tipikor Jakarta itu digelar Kamis (23/3) besok.

Sikap kooperatif Agus Martowardojo kini sangat diperlukan, sebab kesaksiannya di sidang ini amat penting.

tim jaksa kpk

Tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK

Agus Martowardojo disebut-sebut menjadi salah satu saksi utama dalam sidang dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto itu.

Sebagaimana diberitakan Nasionalisme.net sebelumnya, Agus telah mengajukan perrmohonan ke pengadilan untuk menjadwalakan kesaksian dirinya pada 30 Maret 2017. “Sesuai keterangan yang kami sampaikan pada 16 Maret, Pak Agus sudah memberikan permohonan penjadwalan ulang pada 30 Maret,” demikian disampaikan Direktur Komunikasi Bank Indonesia, Andiwiana, Rabu (22/3) pagi.

Pada Kamis (16/3) itu, saat dilangsungkannya sidang kedua kasus ini, Agus Martowardojo sebenarnya sudah dihadirkan sebagai saksi. Namun, mantan menteri keuangan ini tidak bisa datang karena harus memimpin Rapat Dewan Gubernur BI yang tak bisa ia tinggalkan.

Malamnya, Agus Martowardojo pergi ke Jerman untuk mewakili Indonesia dalam rapat G20 Ministry of Finance and Central Bank Governor pada 17-19 Maret.

andiwianajuga

Andiwiana, Direktur Komunikasi BI

“Pak Agus baru kembali Rabu malam ini,” jelas Andiwiana.

“Dari Jerman Pak Agus melanjutkan tugas untuk rapat bersama Bank for Internasional Settlement di Swiss pada 20 dan 21 Maret, setelah itu baru kembali ke Indonesia,” papar Andiwiana.

Baca Juga  KPK Dinilai tidak Fair Keluarkan Status Cekal untuk Setya Novanto

Kesaksian Agus Martowardojo sangat penting untuk mengkonfirmasi soal anggaran proyek e-KTP Kemendagri ini.

“Kaitannya dengan penganggaran yaitu PHLN jadi APBN murni, kemudian persoalan multiyears,” ujar Irene Putrie, dari tim jaksa KPK.

Diketahui, terdapat perubahan sumber anggaran e-KTP yang semula berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi rupiah murni. Perubahan tersebut setelah dilakukan rapat kerja antaraKementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI.

ireneputrikpk
Jaksa Irene Putrie
Selain itu, kata Irene, Agus juga akan dimintai kesaksiannya skala perubahan tahun anggaran yang semula hanya 2011 dan 2012, namun ditambah juga 2013. “DPR setuju APBN murni, itu yang ingin kami gali. Apakah dalam kepengurusan itu ada indikasi penerimaan uang, di dakwaan tidak kami uraikan itu,” kata jaksa.

Dalam dakwaan disebutkan, pada akhir November 2009, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyurati Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai usulan pembiayaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan e-KTP  secara nasional.

Dalam suratnya, Gamawan meminta Menkeu dan Kepala Bappenas untuk mengubah sumber pembiayaan proyek e-KTP yang semula dari PHLN menjadi anggaran rupiah murni. Perubahan sumber pembiayaan proyek itu kemudian dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI.

Kemudian, pada 21 Desember 2010, Gamawan mengirimkan surat Nomor: 471.13/4988/SJ kepada Agus, meminta izin proyek Penyediaan Jaringan Komunikasi dalam Rangka Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP.

nik

Ia meminta agar proyek tersebut dilakukan dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak (multiyears contract). Permohonan tersebut merupakan permohonan yang kedua setelah permohonan pertama pada 26 Oktober 2010 ditolak Agus Martowardojo.

Mengantisipasi penolakan lagi, pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong, memberi 1 juta dollar AS kepada mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini untuk memperlancar pembahasan izin. Setelah pemberian uang tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo mengirim surat yang ditujukan kepada Gamawan.

Baca Juga  Anas: Saya Akan Beberkan Mana Fitnah, Mana Fitness

Isinya, mereka setuju Kemendagri melaksanakan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) dengan anggaran Rp 5.952.083.009.000. Rinciannya, tahun 2011 sebesar Rp 2.291.428.220.000 dan 2012 sebesar Rp 3.660.654.789.000.

duitektp

Pada 9 Maret 2012, Gamawan mengajukan usulan penambahan anggaran dalam APBN-P tahun 2012 kepada Menteri Keuangan

Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI. Meski telah diberikan uang, usulan Gamawan tidak diperhitungkan. Dallam kesaksiannya di sidang kedua, Kamis (16/3), Gamawan menyebut Komisi II yang Usulkan Perubahan Sumber pembiayaan e-KTP itu.

Akhirnya pada Juni 2012, dalam rapat dengar pendapat disepakati tambahan anggaran sejumlah Rp 1.045.445.868.749 untuk penyelesaian pengadaan blangko KTP berbasis chip yang akan ditampung dalam APBN tahun anggaran 2013.*