SHARE
Partai Demokrat menerima banyak aliran dana korupsi e-KTP.

Partai Demokrat memang benar-benar memanfaatkan posisinya sebagai partai penguasa kala Susilo Bambang Yudhoyono memimpin di negeri ini. Sepanjang kurun waktu pemerintahannya, 2009-2014, mega korupsi banyak sekali terjadi. Salah satunya korupsi proyek e-KTP.

Pengakuan dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dalam persidangan kasus tersebut di Pengadilan Tipikor, Jakata, pekan ini, membuat heboh. Publik pun makluk jika banyak sekali kemewahan yang didapat Partai Demokrat tersebut.

Nazaruddin menggambarkan jika proyek ini jadi bancakan di DPR.  Awalnya pada tahun 2009, Nazar mengatakan anggota Fraksi Demokrat di Komisi II, Ignatius Mulyono dan politikus Golkar, Mustokoweni Murdi menghadap Anas Urbaningrum selaku ketua fraksi Demokrat. Mereka menceritakan proyek e-KTP perlu anggaran Rp 6 triliun.

Andi Narogong lalu dibawa ke Fraksi Demokrat. Dia juga meyakinkan Anas sanggup melaksanakan proyek e-KTP. Asalkan anggarannya didukung oleh DPR dan pemerintah. Keuntungan proyek ini juga dipaparkan oleh Andi di ruangan Anas.

Nazaruddin yang sudah beberapa tahun di penjara, ternyata masih ingat bagaimana aliran uang terkait korupsi proyek e-KTP ke sejumlah pihak di DPR, terutama Partai Demokrat. Anas Urbaningrum mendapat kucuran uang Rp 20 miliar untuk biaya kongres pencalonan dirinya maju sebagai Ketua Umum Demokrat.

“Disepakati komitmen antara Mas Anas dengan Andi Narogong hampir Rp 500 miliar. Sekian penyerahannya ada yang pakai dollar,” ujar Nazar. “Jadi waktu itu maju jadi Ketum dan ada komitmen yang disepakati. Mas Anas lagi butuh dana Rp 20 miliar.”

Uang kemudian dipakai untuk memesan 700 kamar di Hotel Sultan, guna sosialisasi. Setiap anggota DPC hadir diberi jatah sekitar Rp 15 sampai Rp 20 juta. Total ada 530 DPC.

Selain itu Dana e-KTP mengalir ke pimpinan Komisi II sebesar USD 500.000.  Sementara untuk anggota Badan Anggaran DPR sebesar USD 150.000. Lalu untuk anggota Komisi II USD 10.000″.

Baca Juga  Yani Hanura Berada di Persimpangan

Nazar mengungkapkan ada alokasi sebesar USD 100.000 untuk Jafar Hafsah menjabat sebagai ketua Fraksi Demokrat di DPR, menggantikan Anas yang terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat. Nazar juga menyebutkan Khatibul Umam Wiranu juga mendapat sokongan dana sebesar USD 400.000 untuk maju sebagai ketua GP Anshor dalam kongres di Surabaya, Jawa Timur.

Nazaruddin juga bersikukuh mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menerima sejumlah uang terkait pengurusan proyek e-KTP. Uang tersebut diminta Gamawan kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Adalagi permintaan pak Gamawan sekitar 2 juta setengah dollar. Pokoknya periode saya, Pak Gamawan menerima USD 4 sampai 5 juta caranya sama melalui beberapa tahap,” tuturnya.

Selain itu, di hadapan majelis hakim, Nazar mengatakan Ganjar memang sempat menolak pemberian uang tersebut. Menurutnya, penolakan itu dilakukan karena nominal yang diberikan dianggap Ganjar tidak sesuai.

“Iya dia ribut di media. USD 150.000 dia enggak mau dan dia minta tambah posisinya sama dengan ketua USD 500.000. Setelah ribut baru dia mau, ” ujar Nazaruddin, Senin (3/4).

Sebelumnya, saat hadir pada persidangan kelima kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Ganjar Pranowo membantah menerima aliran dana. Uang tersebut, dikatakan Ganjar diberikan oleh Mustokoweni.

“De ini ada titipan,” kata Mustoko ke Ganjar. Dengan tegas, politikus PDIP itu menolak “wes peeun (ambil) aja,” tandasnya.

Melihat aliran dana di atas, terlihat jelas jika Partai Demokrat yang paling menikmati uang dari proyek e-KTP tersebut. Selain itu, jga terdapat PDIP yang mendapatkan sejumlah keuntungan. Sementara secara pribadi, tak ada yang menyebutkan jika Setya Novanto menerima apa pun dari aliran dana itu.

Hanya saja, KPK sepertinya terus membidik Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Golkar itu karena kepentingan tertentu. Setya Novanto dijadikan bidikan karena namanya memang sexy. Apalagi dia adalah pendukung utama Presiden Joko Widodo saat ini.

1 COMMENT