SHARE
Gamawan Fauzi, namanya kembali disebut terlibat kasus e-KTP.

Mantan bendahara umum Partai Demokrat Mohammad Nazaruddin mengaku belum puas dengan proses persidangan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri yang tengah bergulir di PN Tipikor Jakarta.

Dia kembali  mendesak KPK untuk segera menjerat otak dari korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,5 triliun itu.

“Segera tetapkan mendagrinya jadi tersangka,” kata Nazaruddin, Kamis (13/4).

Dari persidangan ke-9 kasus dugaan korupsi e-KTP ini, Kamis di PN Tipikor Jakarta, sebagian dari 10 saksi yang dihadirkan menyebut nama Gamawan Fauzi sebagai orang yang berperan dalam menentukan pemenang tender pengadaan e-KTP.

naz
Nazaruddin. Pertanyakan keberanian KPK

Saat pertama proyek e-KTPO bergulir, mendagrinya juga Gamawan Fauzi. Nazaruddin juga telah lama menyerahkan seluruh bukti dugaan korupsi Gamawan dalam proyek ini.

“Saya sudah serahkan bukti bukti itu sejak tahun lalu ketika kasus ini masih dalam penyidikan KPK. Terus terang saya bingung bagaimana KPK sepertinya berat untuk menjerat Gamawan Fauzi,” kata Nazaruddin yang menjadi terpidana dari kasus suap pengadaan Gedung Wisma Atlet SEA Games 2011, Palembang.

Menurut Nazaruddin, KPK sebenarnya sudah bisa menetapkan status tersangka pada Gamawan Fauzi, namun entah kenapa belum juga dilakukan.

“Saya sebenarnya percaya sama KPK, tetapi sikap pimpinan KPK tentang Gamawan Fauzi memang mengherankan. Dari semua bukti yang ada Gamawan mestinya sudah harus jadi tersangka,” terang Nazaruddin yang sejak awal dijadikan whistleblower dari kasus e-KTP ini.

Baca Juga  KPK Panggil Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi Terkait Kasus BLBI