SHARE
Muhammad Nazaruddin, dihadirkan dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kemunculan mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dalam persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4/2017) menimbulkan drama baru.

Nazaruddin dihadirkan oleh Jaksa KPK, Irene Putri, untuk menjawab spekulasi, tentang kesaksian Ganjar Pranowo. Dalam sidang sebelumnya, Gubernur Jateng itu mengaku tidak menerima uang jatah sogokan proyek e-KTP, kala menjadi anggota Komisi II DPR RI.

Nazaruddin, dalam kesaksiannya dibawah sumpah menyatakan jika Ganjar Pranowo memang sempat menolak diberi USD 150 ribu sebagai jatah dari proyek e-KTP. Ganjar selaku Wakil Ketua Komisi II, menurut Nazaruddin, bukan tak mau terima, tapi justru ingin disamakan jumlahnya dengan Ketua Komisi II,  Mustokowini (almh).

“Ada salah satu wakil ketua waktu itu menolak, Pak Ganjar,” kata Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017). Hanya, penolakan itu bukan karena prinsipnya sebagai anggota dewan yang bersih, melainkan karena “ada udang di balik batu”.

“Ganjar menolak, lalu dia ribut di media. Karena dikasih USD 150 ribu dia tidak mau. Dia maunya dikasih posisinya sama dengan ketua,” ungkap Nazaruddin. “Ya, minta tambah itu, minta dikasih sama dengan ketua sebesar USD 500 ribu,”

Ganjar Pranowo, mantan anggota Komisi II DPR RI, yang kelakuannya ditelanjangi M. Nazaruddin.
Ganjar Pranowo, mantan anggota Komisi II DPR RI, yang kelakuannya ditelanjangi M. Nazaruddin.

Kelugasan Nazaruddin dalam menyentil Ganjar yang menginginkan jatahnya disamakan dengan Ketua Komisi II sebesar USD 500 ribu (sekitar 6,6 miliar rupiah), tentu sangat memprihantinkan.

Sebelumnya, Nazaruddin membeberkan ada bagi-bagi uang ke pimpinan Banggar, pimpinan Komisi II, serta anggota Banggar dan komisi. Besarannya mulai USD 10 ribu hingga USD 500 ribu. Ganjar termasuk yang “hanya” diganjar 150 ribu dolar AS (sekitar 1,9 miliar rupiah)

Penjelasan dari kesaksian Nazaruddin ini ibarat menelanjangi semua perilaku buruk dari orang-orang yang namanya disebutkan dalam dakwaan KPK telah menerima uang sogok dari proyek e-KTP. Hal ini menyadartkan masyarakat, betapa anggota DPR yang namnya disebutkan dalam dakwaan KPK, mentalnya pantas dipertanyakan.