SHARE

Korupsi yang terjadi di Indonesia pasca rezim Orde Baru tumbang semakin memprihatinkan. Dari tingkat elite sampai politisi daerah harus tinggal di balik jeruji besi karena tega mencuri uang rakyat.

Puluhan bahkan ratusan politisi sudah diangkut penegak hukum ke penjara karena melakukan korupsi.  Dalam kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri yang sudah memasuki proses hukum di persidangan sekarang ini, puluhan anggota parpol disebut-sebut terlibat menerima aliran dana.

Sejumlah parpol besar juga disebut-sebut kecipratan dana korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik tersebut, yakni Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Namun, sekali lagi, itu semua baru bersifat dugaan.

Meski demikian, dari kasus e-KTP yang menghebohkan itu, wacana membubarkan partai politik yang kadernya melakukan korupsi pun kembali disuarakan. Apalagi parpolnya sendiri diduga menerima dana hasil korupsi tersebut.

parpol
Tak bisa dipungkiri jika korupsi semakin masif terjadi di Indonesia. Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi karena sistem demokrasi yang mengharuskan para politisi merogoh kocek dalam untuk bisa duduk menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Sistem pemillihan seperti ini pun terdapat di berbagai bidang, tak terkecuali olahraga. Korupsi dari kancah olahraga juga kerap terjadi.

Beberapan pihak menyadari bahwa salah satu cara untuk meminimalisir dampak korupsi adalah mengubah sistem demokrasi. Selain itu, negara ikut membiayai operasional partai politik yang tinggi.
keket

Walau begitu, tidak serta merta nuansa koruptif bisa diselesaikan dengan itu. Seandainya parpol itu dibiayai oleh negara tentunya harus ada sanksi yang kuat. Ketika terjadi korupsi maka partainya dibubarkan. Jadi mesti ada sanksi yang kuat. Konsekuensi dari semua biaya kegiatan parpol dibiayai negara maka kalau parpol masih korupsi bubarkan saja partainya.

Baca Juga  Hebat, Partai Golkar Bangga Pilkada Sukses

Itu benang merah pernyataan dari sejumlah pentolan partai politik.

Mengapa politisi sering terjerat korupsi, apa sebenarnya yang terjadi? Menjawab pertanyaan ini gampang-gampang susah.

Yang menimbulkan dampak ekonomi atau biaya ekonomi tinggi karena melihat masyarakat yang sudah sangat pragmatis ini dan masyarakat yang sangat transaksional ini akhirnya mereka memilih orang itu bukan atas dasar integritas dan kapasitas orang. Memilih orang bukan atas dasar ketokohan yang baik, tapi atas dasar siapa memberi apa. Oleh karena itu berbicara tentang korupsi itu, ya, sebab akibat.

angketdpr

Ketika seseorang berlaga menjadi calon bupati atau walikota/gubernur dengan biaya yang tinggi otomatis dia akan mengembalikan investasinya itu. Nah siapa yang menjadi investornya ya tentu kolusi dengan para pelaku usaha yang selama ini mungkin membiayai dengan kompensasi-kompensasi terhadap proyek-proyek tertentu.

Nah dengan proyek tertentu itu kan ada KKN. Itu memang efek domino dengan sistem yang ada saat ini. Oleh karena itu, ini yang perlu dikaji ulang adalah UU Pemilu. Apakah dengan sistem seperti ini sudah dianggap cukup baik, akan kita biarkan atau kita perbaiki. Ini sudah ada beberapa pakar yang mengajukan revisi UU Pemilukada ini dan akan disempurnakan lalu kita konferensi kan secara umum.

Di sisi lain ada yang juga mengatakan bahwa terjadinya korupsi itu antara lain karena sistem demokrasi. Pendapat ini tentunya juga tak bisa disalahkan. Sistem bisa mempengaruhi. Menurut catatan, tentu bisa dikoreksi jika keliru, di zaman Pak Harto dulu sepertinya tidak ada kepala daerah yang korupsi. Itu karena kepala daerah ditentukan dari atas.

Apakah Indonesia akan menggunakan sistem seperti itu atau dengan konsekuensinya adalah korupsi tadi. Atau kita kembali ke zaman Pak Harto dulu di mana kepala daerah ditetapkan oleh presiden. Bisa dikatakan bahwa dengan  konstelasi politik sekarang ini rasa-rasanya sulit karena ketika gubernur akan menentukan seperti pemerintah pusat menentukan kepala daerah sistem pemilu sekarang adalah dengan suara terbanyak. Jadi otomatis tidak bisa.

Baca Juga  Marzuki Alie Segera Diperiksa Bareskrim

korupsi7

Oleh karena itu harus dicari alternatif yang terbaik bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi. Di sinilah masalah penegakan hukum menjadi penting. Setiap lembaga hukum harus dapat bekerja-sama.

Kalau dikatakan  terjadinya korupsi karena biaya poltik yang tinggi, tentunya pendapat itu tak bisa disalahkan. Dampak daripada biaya tinggi terhadap Pilkada dan masyarakat yang pragmatis dan transaksional tadi akhirnya ya mau tidak mau kalau orang investasi ya harus kembali investasinya.

Terkait dengan kemungkinan parpol dibiayai oleh APBN, mungkinkah itu juga akan menangkal maraknya korupsi, tentu tidak serta merta pula. Tidak bisa langsung selesai dengan itu. Kalau parpol itu dibiayai negara tentunya ada sanksi yang kuat. Ketika terjadi korupsi maka partainya dibubarkan. Ya jadi mesti ada sanksi yang kuat. Konsekuensi dari semua biaya kegiatan parpol dibiayai negara maka kalau parpol masih korupsi bubarkan saja partainya.

Seandainya parpol dibiayai oleh negara melalui APBN, berapa jumlah idealnya, ini juga harus dikaji secara mendalam. Yang jelas mesti ada batas kewajaran. Juga ada reward and punismennt. Karena parpol kan pilar demokrasi. Tapi ketika parpol dibiayai negara maka ada konsekuensi dan sanksinya hukumnya.

korupsi1

Sehubungan dengan korupsi yang kerap dilakukan anggota dewan, mestinya juga jangan lalu dikaitkan dengan partainya. Bagaimanapun korupsi sifatnya individual. Di partai mana pun tidak pernah menginstruksikan kadernya untuk korupsi. Ini kan terkait dengan gaya hidup dan kebudayaan dan sebagainnya. Partai mana pun tak ada doktrin seperti itu.

Sekarang ini hampir semua parpol mendeklarasikan anti korupsi karena kadernya terjerat kasus itu. Karena kembali lagi ternyata mengelola partai itu membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga ketika partai itu tidak mendapat support yang besar mau tidak mau ya dari kadernya. Siapa kader yang punya potensi besar dengan anggaran yang cukup besar ya partai yang ada di DPR. Karena dia berdekatan dengan masalah posisi dari pada fungsi budgeting itu. Akhirnya di situ permainannya seeperti itu.

Baca Juga  Anas: Saya Akan Beberkan Mana Fitnah, Mana Fitness

nhya

Di sisi lain tidak bisa dipungkiri juga jika ada kader partai yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri. Kalau untuk memperkaya diri, itu kan bagian dari sebab akibat. Namun, tak bisa dipungkiri juga jika beban tanggung-jawab untuk memanage partai begitu besar. Awalnya bisa dari situ. Coba tanya pimpinan partai sekarang ini. Berat tidak? Pasti berat. Kalau pemerintah hanya mendiamkan saja, ya, mohon maaf.

Ini juga yang menjadi penyebab mengapa elite partai ada yang terjerat kasus korupsi. Ya, karena faktor kebutuhan. Mengelola partai itu sungguh tidak mudah. Untuk pertemuan tingkat nasional saja miliaran rupiah harus dikeluarkan. Selama ini program bantuan dari pemerintah relatif kecil.*