SHARE

DENPASAR — Otoritas Jasa Keuangan keluarkan surat edaran yang mengatur pemblokiran dana nasabah yang disangka terkait dengan jaringan terorisme di bidang layanan keuangan. Direktur Pengawasan Instansi Layanan Keuangan (LJK) OJK Regional 8 Bali serta Nusa Tenggara Nasirwan Ilyas di Denpasar, Jumat (21/7), menerangkan ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 38/SEOJK. 01/2017 per 18 Juli 2017.

Nasirwan menyebutkan edaran itu jadi tindak lanjut atas amanat Pasal 46 ayat (4) juncto Pasal 68 Ketentuan Otoritas Layanan Keuangan Nomor 12/POJK. 01/2017 mengenai aplikasi Program Anti Pencucian Uang serta Mencegah Pendanaan Terorisme di Bidang Layanan Keuangan.

Ia memberikan Dewan Komisioner OJK juga mengambil keputusan empat ketentuan baru beda mencakup program keuangan berkepanjangan, pasar modal pembiayaan infrastruktur serta dua ketentuan pasar modal untuk pengembangan usaha kecil menengah. Dia merinci ketentuan itu yaitu Ketentuan Otoritas Layanan Keuangan Nomor 51/POJK. 03/2017 mengenai aplikasi keuangan berkepanjangan untuk instansi layanan keuangan, emiten serta perusahaan umum.

Ketentuan itu mengatur gagasan tindakan keuangan berkepanjangan yang di sampaikan tiap-tiap th. pada OJK pada saat yang sama juga dengan penyampaian gagasan usaha untuk instansi layanan keuangan atau dalam dokumen terpisah serta paling lambat pada 31 Januari untuk LJK yg tidak diharuskan untuk mengemukakan gagasan usaha.

Setelah itu ketentuan OJK Nomor 52/POJK. 04/2017 mengenai dana investasi infrastruktur berupa kontrak investasi kolektif.

Ketentuan itu, dia menyebutkan, mensupport program Pemerintah yang sudah diputuskan dalam Gagasan Pembangunan Periode Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berkaitan keperluan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional. Karenanya, dibutuhkan inovasi product investasi baru yang memberi fleksibilitas untuk Manajer Investasi untuk membuat portofolio investasi yang bisa jadi sisi jalan keluar untuk kurangi terbatasnya pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Lalu ketentuan OJK Nomor 53/POJK. 04/2017 mengenai pernyataan pendaftaran dalam rencana penawaran umum serta menambahkan modal dengan memberi hak pesan dampak terlebih dulu oleh emiten dengan aset taraf kecil atau emiten dengan aset taraf menengah. Diluar itu, ketentuan OJK Nomor 54/POJK. 04/2017 mengenai bentuk serta isi prospektus dalam rencana penawaran umum serta menambahkan modal dengan memberi hak pesan dampak terlebih dulu oleh emiten dengan aset taraf kecil atau emiten dengan aset taraf menengah.

Menurutnya, ada ketentuan baru itu jadi usaha Dewan Komisioner OJK menyelesaikan beragam kebijakan yang sudah ditangani, terutama dalam mensupport usaha pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha kecil menengah serta program keuangan berkepanjangan.

” Ketentuan OJK keuangan berkepanjangan di keluarkan jadi ketentuan yang khusus serta mengikat untuk semua aktor bidang layanan keuangan dalam rencana wujudkan system keuangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip berkepanjangan, ” kata dia.

Menurutnya, ketentuan OJK ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Th. 2009 mengenai Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan serta mengaplikasikan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk juga di dalamnya kebijakan yang perduli pada sosial serta lingkungan hidup di bagian perbankan, pasar modal, serta industri keuangan nonbank.

Dua ketentuan di pasar modal itu yang terkait dengan UKM adalah usaha OJK untuk memudahkan akses emiten taraf kecil serta emiten taraf menengah untuk memakai pasar modal lewat mekanisme penawaran umum. Dengan hal tersebut, pasar modal bisa jadi satu diantara sumber pendanaan untuk emiten taraf kecil serta emiten taraf menengah terkecuali lewat perbankan.

Terkecuali lewat penguatan regulasi, OJK juga mendorong aktor industri, dalam hal semacam ini Bursa Dampak Indonesia untuk meningkatkan program inkubator yang bisa memfasilitasi aktor usaha menengah serta kecil, termasuk juga perusahaan perintis untuk belajar meningkatkan serta menyiapkan diri jadi sisi industri pasar modal. Ke-4 ketentuan OJK itu sudah diputuskan pada 19 Juli 2017 serta sekarang ini tengah dalam sistem pengundangan di Kementerian Hukum serta HAM dan juga akan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.