SHARE

, JAKARTA — Otoritas Layanan Keuangan (OJK) menilainya butuh saat yg tidak sebentar untuk mengatur buruknya rasio credit punya masalah atau nonperforming loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia.

Berdasar pada data Statistik perbankan Indonesia Otoritas Layanan Keuangan (OJK), rasio credit punya masalah atau non-performing loan (NPL) industri BPR pada April 2017 menjangkau 6, 98 %. Angka ini bertambah dibanding NPL pada Desember 2016 serta Januari 2017 yang semasing menjangkau 5, 83 % serta 6, 48 %.

” Berarti memanglah membutuhkan saat untuk mengatasi NPL ini namun ini sekalian berkaitan dengan adanya banyak hal seperti keadaan ekonomi dsb, ” tutur Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, Senin (10/7).

Masih tetap tingginya tingkat NPL BPR ini menurut Muliaman jadi perhatian pengawasan dari OJK untuk mengatasi sisa NPL supaya tidak mengganggu ekspansi. Meski demikian, keadaan ini bukan sekedar berlangsung pada industri BPR namun industri perbankan pada umumnya juga alami desakan NPL yang cukup penting.

Disamping itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menerangkan, pada umumnya rasio NPL dalam industri BPR sekarang ini pada kisaran 4-6 %. Tetapi, ia menilainya rasio NPL itu belum juga jadi suatu hal yang mengkhawatirkan

” Kenaikan NPL bila kita saksikan data BPR sesungguhnya naiknya tidak penting juga, pada empat % hingga enam %. Itu kita lacak data lima th. sesuai sama itu, bukanlah suatu hal yang mencemaskan, ” kata Joko.

Ia menuturkan, rasio NPL BPR banyak disumbang oleh segmen credit modal kerja yang porsinya sampai 50 %. Terkecuali segmen credit modal kerja, NPL BPR juga disumbang oleh segmen credit mengkonsumsi serta produktif. Mengenai dari sisi sebaran, NPL BPR relatif rata yaitu menyebar di semua lokasi geografis di Indonesia.

Baca Juga  BPR Perlu Formulasi Branding untuk Hadapi Persaingan

Berkaitan penyebabnya credit sebagai macet atau NPL, kata Joko, NPL BPR dikarenakan penurunan kekuatan membayar nasabah. Oleh karenanya, ia menyatakan supaya industri BPR mesti tingkatkan usaha mencegah serta monitoring pada credit. Dengan hal tersebut, NPL industri BPR ataupun dengan individu bisa ada dibawah lima %.